Firli Bahuri hingga Lili Pintauli Langgar Etik Berulang, Abraham Samad Kritik Dewas KPK Tidak Tegas

Kedua, Lili juga terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.

Baca juga: OTT KPK: Wali Kota Bandung Ditangkap, KPK Beber Yana Mulyana Diduga Terima Suap, Siapa Pejabat Lain

Dalam pelanggaran etik tersebut, Majelis Etik Dewas KPK menghukum Lili dengan sanksi berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan.

Pada awal April 2022, Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima gratifikasi berupa tiket dan fasilitas hotel saat digelarnya MotoGP Mandalika.

Namun, saat sidang etik bergulir, Lili mengundurkan diri dari posisinya sebagai pimpinan KPK.

Hal itu membuat Dewas KPK tidak bisa meneruskan persidangan, sehingga kasus tersebut kemudian dinyatakan gugur.

Tak hanya Lili, Ketua KPK Firli Bahuri juga berulang kali dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Di antaranya, dugaan pelanggaran kode etik karena naik helikopter mewah saat melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan pada 20 Juni 2020 lalu.

Dalam kasus ini Dewas hanya memberikan sanksi ringan dengan memberikan teguran tertulis kepada Firli.

Firli juga sempat dilaporkan ke Dewas buntut dari tidak lolosnya Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Namun Dewas menolak laporan tersebut karena tidak cukup bukti.

Pelanggaran etik berat

Pada 2019, Firli Bahuri pernah dinyatakan melakukan penggaran etik berat.

Ini disebabkan dia bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018.

Secara etik, Firli seharusnya tidak boleh bertemu Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB).

Sebab, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.