Nasir Djamil Duga Ada Orang Kuat di Balik Transaksi Janggal Rp39 T yang Dibongkar Mahfud MD

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Muhamamd Nasir Djamil berharap kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD tidak menjadi fatamorgana di kemudian hari.

Hal ini diutarakannya dalam rapat dengar pendapat umum dengan Mahfud MD di Gedung DPR RI, Rabu (27/3/2023).

Kapasitas Mahfud MD saat rapat adalah sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU.

Ia menilai, bisa jadi kekesalan Mahfud MD sudah menggunung soal transaksi janggal ini lalu mengeluarkannya ketika Rafael Alun Trisambodo, eks pegawai pajak yang memperlihatkan harta tak masuk akal.

Nasir Djamil mengibaratkan kondisi Mahfud MD seperti peribahasa orangtua dulu, "Biar pecah di perut jangan pecah di mulut."

Peribahasa ini membuat kita lebih berhati-hati.

"Saya percaya bahwa, Prof Mahfud mungkin sudah kesal sehingga kemudian merespon terkait dengan apa yang dimiliki oleh Rafael," ungkap Nasir Djamil.

Menurut dia, karena kasus transaksi janggal ini sudah kadung gaduh di publik maka harus diusut dan diselesaikan secara hukum sampai tuntas.

Dengan demikian trust kepada pemerintah kembali pulih.

Ia tak ingin kasus ini diawali kegaduhan tapi kemudian tenggelam begitu saja.

Apalagi, Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite TPPU adalah Deputi 5 dengan anggota sampai Kabareskrim, Kadensus, Jampidum, Jampidsus.

"Ini bukan orang sembarangan dalam pandangan saya. Oleh karena itu kalau kemudian, ya isu ini hilang, senyap, atau seperti fatamorgana, kita lihat dari jauh ada air, ketika mendekat ternyata tidak ada, maka kita kemudian meragukan keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite tersebut," kata Nasir Djamil.

Dengan besarnya personel di Komite TPPU, Nasir Djamil berharap seharusnya penegak hukum bisa cepat dan tepat, sehinggga uang yang tidak sedikit kembali ke negara.

Jika kemudian belum berjalan baik, bukan tidak mungkin DPR perlu mempertimbangkan membentuk Pansus terkait transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun.

Menurut dugannya, pastilah ada orang-orang berpengaruh yang bermain di belakang transaksi mencurigakan karena angkanya besar sekali. Tidak mungkin pemain tunggal.