PANAS, DPR Akan Bentuk Pansus, PPATK Pastikan Transaksi 300 Triliun di Kemenkeu Pencucian Uang
Pengusutan dugaan transaksi janggal lebih dari Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan semakin panas.
Senada dengan Desmond, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi mempertanyakan sumber dugaan transaksi janggal senilai Rp 300 T yang ramai diperbincangkan publik.
Menurutnya, hal tersebut membuat publik ragu untuk membayar pajak.
"Sebenarnya ini transaksi apa si pak Ivan? angka sekian ratus triliun ini jenis kelaminnya apa?biar jelas" tanya Aboebakar.
Menjawab hal itu, Ivan menegaskan bahwa transaksi senilai lebih dari Rp 300 Triliun itu adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Sekali lagi perlu kami tekankan dan tegaskan keyakinan kami bahwa informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung TPPU bersasarkan hasil analisis PPATK," kata Ivan.
"Jadi jika dia tidak ada kandungan TPPU dia tidak mungkin akan disampaikan ke siapapun juga," tandasnya.
Sampai ke Presiden
) Ivan Yustiavandana, mengaku sempat ditelepon Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung terkait transaksi janggal senilai lebih dari Rp 300 triliun.
Hal diungkapkan Ivan dalam bersama Komisi III DPR RI, pada Selasa (21/3/2023).
Mulanya, anggota Komisi III DPR fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengkonfirmasi kepada Ivan, apakah boleh atau tidaknya PPATK mengungkap temuan terkait transaksi mencurigakan.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara terang-terangan bicara soal transaksi Rp349 triliun.
"Seingat sata dalam Undang-Undang PPATK hanya melaporkan kepada pak presiden dan DPR. Apakah saudara sudah pernah lapor ke pak Presiden?" tanya Benny.
"Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melaui pak seskab Pramono Anung. Karena beliau yang telepon," jawab Ivan.
Ivan juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat meminta waktu untuk menyampaikan data terkait Rp 300 triliun kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lantas, Benny menanyakan apakah Ivan bisa memastikan bahwa laporan itu akan sampai ke meja Kepala Negara.
"Apakah saudara yakin laporan anda sudah sampai ke meja bapak presiden?" tanya Benny.
"Bapak mungkin bisa tanya pak Menko (Polhukam)," jawab Ivan.
(Tribunnews.com/Chaerul Umam)
| YLBHI Desak Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Batalkan KUHAP yang Baru Disahkan DPR |
|
|---|
| PDIP Sumut Mulai Panaskan Mesin Politik, Sutrisno Pangaribuan: Partai Harus Jadi Rumah Rakyat Kecil |
|
|---|
| Dikukuhkan Pimpin PDIP Sumut 2025-2030, Rapidin Pertegas PDIP Tetap Jadi Rumah Politik Rakyat Kecil |
|
|---|
| Susunan Pengurus Baru Pasca Rapidin Dikukuhkan Pimpin PDIP Sumut 2025–2030: Jalur Politik Kerakyatan |
|
|---|
| Rapidin Simbolon Kembali Pimpin DPD PDIP Sumut 2025-2030 Lewat Konferda VI |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Mahfud-MD-membalas-kritik-anggota-Komisi-III-DPR-RI-Desmond-Mahesa.jpg)