Sri Mulyani Minta Buka Data Soal Transaksi Janggal Rp300 Triliun, Eks Petinggi PPATK Jawab Begini

Bahkan, Ani meminta jajarannya untuk membuka perkembangan hasil investigasi dari 69 pegawai tersebut. Dia menegaskan, Kemenkeu tak segan membersihkan pegawai yang korup dan berkhianat.

"Kami akan terus membersihkan Kemenkeu dari pegawai yang korupsi dan berkhianat. Kami bekerjasama dengan semua pihak. Terimakasih atas dukungannya," ungkap dia.

"Terus bersihkan dari yang kotor dan korup. Hargai dan dukung yang bekerja jujur, bersih, dan kompeten," sambungnya.

Terakhir, Ani turut merincikan beragam pengaduan yang diterima Itjen Kemenkeu melalui Whistleblowing System sbb.

- Tahun 2017: 510 Pengaduan -66 pegawai terkena hukuman disiplin menyangkut fraud.

- Tahun 2018: 482 Pengaduan 118 hukdis fraud.

- Tahun 2019: 445 Pengaduan 83 hukdis fraud.

- Tahun 2020: 446 Pengaduan 71 hukdis fraud.

- Tahun 2021: 599 Pengaduan 114 hukdis fraud.

- Tahun 2022: 805 Pengaduan 98 hukdis fraud.

Terus bergulirnya pengusutan harta kekayaan di deretan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berekor pada penemuan transaksi gelap sebesar Rp 300 trilun pada tahun 2009 di tubuh kementerian yang dikepalai oleh Sri Mulyani itu.

Adanya transaksi itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lewat siaran persnya di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3/2023) lalu.

"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," ujar Mahfud.

Merespon hal tersebut, Sri Mulyani buka bicara atas kejanggalan transaksi tersebut sebagaimana yang disampaikan Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Menurut Sri, pihaknya selalu bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk PPATK. Bahkan, ia telah menerima sebanyak 266 surat dari PPATK sejak 2007 sebagai bukti pengawasan Kemenkeu terhadap pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) jajarannya, sehingga bersih dari kecurangan.