Gubernur Minta Maaf Lantik Pejabat yang Meninggal, Edy Rahmyadi: Yang Salah Itu Gubernurnya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi meminta maaf terkait adanya pejabat yang sudah meninggal masuk ke dalam daftar 911 pejabat eselon III dan IV yang dilantikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Edy saat melantik pejabat eselon III dan IV di rumah dinas Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Kamis (2/3/2023).

"Saya minta maaf. Ada kesalahan yang dilakukan bawahan-bawahan saya. Tak ada bawahan yang salah, yang salah itu gubernurnya. Untuk itu saya yang minta maaf. Gubernur sebagai decision maker yang menjalankan tugas-tugasnya," ujarnya.

Saat diwawancarai usai pelantikan, Edy menjelaskan dalam pelantikan ratusan pejabat yang dilakukan pada Selasa (21/2/2023) lalu sudah dilakukan sesuai prosedur.

"Saya menyesuaikan dengan prosedur. Prosedur itu untuk eselon II dia harus dilakukan dengan seleksi yang dinamakan open bidding. Untuk eselon III dan IV itu dikakukan dengan Baperjakat. Begitu prosedurnya," ucapnya.

Dikatakan Edy, kesalahan yang dilakukan bawahannya dikarenakan adanya penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga banyak posisi jabatan harus dirombak secara keseluruhan.

"Jadi saya ikuti prosedur itu. Nah dilaksanakan lah itu. Tetapi memang spesial untuk yang sekarang ini dan kemarin karena melengkapi likuidasi. Ada tujuh jabatan OPD itu yang dilikuidasi, untuk itu menempatkan orang yang segera baik eselon IV maupun eselon III. Jadi mungkin di situlah (ada kesalahan)," katanya.

Namun, Edy tetap mengakui hal itu merupakan kesalahan dirinya sebagai pimpinan daerah.

"Tapi itu sebuah alasan, alasan pembenaran, semua ini yang salah adalah gubernurnya," katanya.

Edy menyebut, pelantikan pejabat masih akan terus dilakukan karena masih ada 600 an posisi yang harus dilakukan penyesuaian.

"Masih ada lagi ini ke depan, Senin nanti terus untuk melengkapi organisasi ini. Jadi perubahan jabatan-jabatan yang harus segera. Kita belum cerita kualitas untuk eselon III dan IV. Kita baru cerita kuantitas, supaya organisasi itu ada yang mengawasinya. Nah mudah-mudahan ke depan, ini akan terseleksi," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)