30 Lebih Pejabat Eselon III dan IV Akan Kembali Dilantik, Dua OPD Dapat Soroatan Kasus Pengutipan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara akan kembali melakukan pelantikan 30 pejabat eselon IV dan eselon III dalam waktu dekat ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin mengatakan, pelantikan itu berdasarkan hasil evaluasi dari tim khusus.

Baca juga: Daftar Lengkap Nama dan Jabatan Pejabat Eselon II dan III Deli Serdang yang Dapat Promosi dan Demosi

“Sekarang ini tim evaluasi kinerja sudah bekerja. Mudah-mudahan akan selesai dalam waktu dekat sehingga mendapat pengesahan dari gubernur,” kata Safruddin, Rabu (1/3/2023).

Safruddin mengatakan pelantikan itu direncankan akan berlangsung pada Maret ini.

Dikatakan Safruddin, evaluasi kinerja untuk pengangkatan dan promosi pejabat itu sifatnya tertutup.

alaupun ada usulan dari pimpinan organisasai pemerintah daerah (OPD), belum tentu diterima karena sangat bergantung hasil evaluasi tim.

Berkaitan rencana pengukuhan tersebut, belakangan ini muncul bau yang tidak sedap.

Ada dua OPD yang menjadi sorotan karena disebut-sebut melakukan pengutipan kepada calon pejabat yang ingin promosi.

Aroma traksaksional ini sudah berkembang di lingkungan OPD itu sejak pelantikan 911 pejabat eselon III dan IV pada Selasa pekan lalu.

Kedua OPD itu adalah Dinas Pertanian dan Holtikultura dan Dinas Kesehatan.

Indikasi ini terlihat manakala pimpinan OPD yang pindah ke OPD yang lain, seluruh pegawai juga ikut pindah, sehingga terkesan kalau mereka membentuk semacam ‘dinasti’ di OPD tersebut.

Seorang pejabat senior di Pemprov Sumut yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, adanya permainan dari dinasti ini untuk melakukan pengutipan kepada pejabat yang mereka usulkan untuk dilantik.

Seolah-olah mereka lah yang berjasa menaikkan karir pejabat di OPD tersebut.

“Mereka memanfaatkan semangat perubahan yang dicanangkan Bapak Gubernur untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seakan menangguk di air keruh,” kata pejabat itu.

Nyatanya, beberapa orang yang gagal dilantik bersuara diam-diam.