Diduga Kerja Asal-asalan Hingga Orang Meninggal Ikut Dilantik, Inspektorat Belum Periksa BKD

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Inspektorat Sumut sampai sekarang tak kunjung memeriksa pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diduga bekerja asal-asalan, hingga Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi melantik orang yang sudah dua tahun meninggal.

Sampai saat ini, belum ada tindakan apapun dari Inspektorat Sumut mengenai masalah tersebut. 

"Belum ada kami melakukan pemeriksaan," kata Kepala Inspektorat Sumut, Lasro Marbun beberapa waktu lalu.

Baca juga: Aneh Sekali, Pejabatnya Sudah Dua Tahun Meninggal, Tapi Namanya Ikut Dilantik Edy Rahmayadi

Lasro beralasan, dia bisa memeriksa pihak BKD jika ada surat permohonan yang masuk. 

Dalam aturan, selain memeriksa pengelolaan keuangan, Inspektorat juga mengecek kelengkapan administrasi, seperti peraturan, surat-surat keputusan, daftar aset.

Menyangkut masalah ini, Inspektorat bisa melakukan pemeriksaan tanpa harus menunggu surat permohonan bila terjadi adanya dugaan kesalahan ataupun penyimpangan. 

Baca juga: Orang Meninggal Dilantik Jadi Pejabat, DPRD Minta Edy Rahmayadi Evaluasi Kepala BKD

Terpisah, Kepala BKD Sumut, Safruddin mengakui adanya kesalahan terhadap pendataan pada situs Simpeg.bkd.sumutprov.go.id. 

"Saya mengakui kesalahan saya sebagai manusia, saya juga tidak lepas dari khilaf," kata dia, melalui sambungan telepon genggam.

Diakuinya, kesalahan juga terjadi pada dinas tempat kedua pegawai yang telah meninggal ini. 

"Saya dan dinas juga mengaku salah karena adanya kelalaian ini," katanya.

Diketahui, beberapa hari lalu Pemprov Sumut dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi jadi sorotan masyarakat.

Sebab, Edy Rahmayadi melantik nama pejabat, yang sebenarnya orangnya sudah meninggal dua tahun lalu.

Tak pelak, pelantikan para pejabat ini menimbulkan kecurigaan.

Baca juga: ASN Sudah Lama Meninggal Tapi Dilantik Edy Rahmayadi, BKD: Ada Kesalahan Data

Bahwa beredar kabar, pihak Pemprov Sumut hanya 'asal lepuk' saja dalam melakukan pendataan. 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara disinyalir sembarangan mengirimkan data pejabat yang akan dikukuhkan Edy Rahmayadi.