Breaking News

KKB

Egianus Kogoya Mau Barter Lepaskan Pilot Susi Air, Begini Reaksi Polisi Atas Permintaan KKB

Pilot bernama Philips Mark Merthens tersebut, disandera Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua sejak Selasa 7 Februari 2023.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya kembali menyebar foto dan video kondisi Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens. 

Penguasaan wilayah mulai dari Paro, Aguru, Mugi, Mapenduma sudah ditempati oleh personel dengan melakukan pengawasan ketat peregerakan KKB.

Pihaknya juga telah meminta Bupati Nduga, Namia Gwijangge untuk menangani masyarakat dengan baik sehingga dampak penegakan hukum tidak berimbas pada masyarakat.

Ia menyebut, kelompok yang membawa Pilot Susi Air, Philips Marthen sudah bergeser dari Distrik Paro dan pihaknya telah sampai pada titik itu.

"Harus sabar. Saya juga akan kesana untuk memastikan segala persiapan terkait penegakan hukum ini. Kecermatan TNI-Polri agar menghindari dampak lain," pungkas Kapolda Papua.

Dilansir dari wartakotalive.com, Kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya, sempat menawarkan barter antara pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens, dengan senjata dan uang.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady membenarkan penawaran tersebut dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

"Sempat ada penyampaian demikian (barter pilot Susi Air dengan uang dan senjata)," kata Benny saat dihubungi, Jumat (24/2/2023).

Namun, lanjut Benny, penawaran barter itu ditolak oleh jajaran TNI-Polri, karena tidak masuk akal.

"Namun TNI-Polri tidak tanggapi, hal itu tidak masuk akal," ucapnya.

Sebelumnya, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan perkembangan pencarian pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens, di Mako Lanud Yohanis Kapiyau, Kamis (16/2/2023).

Saleh mengatakan, upaya penyelamatan Kapten Philip terus dilakukan dengan pendekatan dialog alias soft approach, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Daerah Nduga.

Namun demikian, kata dia, mengingat terbatasnya waktu, aparat TNI-Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya, karena ini suatu hal yang dirahasiakan."

"Tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah," tegas Saleh dalam keterangan resmi Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Kamis (16/2/2023).

(*/ Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved