KKB

Egianus Kogoya Mau Barter Lepaskan Pilot Susi Air, Begini Reaksi Polisi Atas Permintaan KKB

Pilot bernama Philips Mark Merthens tersebut, disandera Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua sejak Selasa 7 Februari 2023.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya kembali menyebar foto dan video kondisi Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens. 

TRIBUN-MEDAN.com - Kapten Philips Mark Merthens, pilot pesawat Susi Air hingga saat ini masih menjadi tawanan KKB Papua.

Philips yang merupakan warga negara Selandia Baru disandera setelah mendaratkan pesawat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Pilot bernama Philips Mark Merthens tersebut, disandera Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua sejak Selasa 7 Februari 2023.

Melansir tribun-papua.com, pilot Susi Air, Philips Marthen yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB Papua) pimpinan Egianus Kogoya belum menemui titik terang.

Sekitar 16 hari pasca- pembakaran Pesawat Susi Air, Selasa (7/2/2023) lalu di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah.

Kejadian ini tentunya tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat, karena medan di Kabupaten Nduga sangat sulit dijangkau karena berada di 3.000 kaki.

"Kami TNI-Polri di lapangan masih berusaha mendekati sasaran. Kami minta doa dan dukungan semua pihak agar proses penyelematan dapat berjalan maksimal," ungkap Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhri kepada Tribun-Papua.com, Kamis (23/2/2023) di Timika.

Kapolda menyebut, beberapa langkah seperti upaya pendekatan negosiasi oleh para tokoh yang ada di Kabupaten Nduga dan pemerintah juga telah dilakulan.

Kapolda Papua membeberkan saat ini pihaknya sudah menyiapkan langkah serius terhadap pengegakan hukum terhadap KKB pimpinan Egianus.

"Kami berharap apabila nanti sudah waktunya akan dilakukan penindakan dan saat ini tim sementara bekerja keras," tegasnya.

Dikatakan Kapolda Papua, terkait batas waktu proses penyelematan pilot belum dibicarakan karena ini adalah faktor kemanusiaan dihitung betul.

Pihaknya juga tidak ingin warga lain di Distrik Paro dan kampung lainnya menjadi bagian dari penegakan hukum TNI-Polri nantinya.

"Kita tidak mau ada imbas lain yang nantinya digunakan KKB untuk menggulirkan isu pelanggaran HAM," ucapnya.

Masih menurut Kapolda Papua, penindakan akan dilakukan secara teliti dan tepat sasaran terhadap KKB pimpinan Egianus.

"Pernah Egianus menyampaikan tuntutan seperti penggantian senjata dan uang, namun kami tahu psikis kelompok ini dan politik suka memanfaatkan isu ini hingga keluar negeri," katanya.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved