Gubernur Edy Wanti-wanti Seluruh Kepala Dinas Harus Jawab Pertanyaan Wartawan: Kalau Ga Pendek Umur

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengultimatum para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terbuka memberikan keterbukaan informasi kepada publik.

Edy meminta kepala dinas tidak sulit menjawab pertanyaan jurnalis atau wartawan.

Hal itu, disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat memberikan kata sambutan pada acara Pelantikan SMSI Provinsi Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (7/2/2023).

Baca juga: Daftar Lengkap Harga Tiket, Jadwal dan Lokasi Nonton Kejuaraan Dunia Perahu Motor F1H20 Danau Toba

"Kalau dia (wartawan) nanya ke kepala dinas, terus kepala dinas tak mau jawab. Kau bilang sama saya, pendek umurnya itu. Kenapa dia begitu?. Karena, tak makan Pasaribu (identitas salah satu wartawan, red) nanti tak dijawab. Perkara dia nipu, ah bagaimana tabiat dia ajalah itu," kata Edy sembari berkelakar.

Mantan Pangkostrad itu juga bercerita dirinya tetap menjawab pertanyaan wartawan meskipun sedang tertekan (stress).

"Orang sedang stres mau nanya pula dia ini. Persoalannya kalau saya tak jawab, itulah (situasi apa adanya) dia tulis itulah pendapatan dia (wartawan)," ucap Edy.

Baca juga: Daftar Lengkap 26 Nama Balon DPD RI yang Lolos Verifikasi Administrasi KPU Sumut

Edy mengungkapkan kehadiran jurnalis ini, dinilai sebagai bahan koreksi atas karya tulis dari media massa. Untuk dirinya dan Pemprov Sumut untuk berkerja lebih baik untuk masyarakat.

"Yang kedua, dia (Kadis) akan merasa terkoreksi sehingga dia harus selalu berbuat yang terbaik. akhirnya amanah rakyat ini semua bisa terlaksana semuanya," ucap mantan Ketua Umum PSSI itu.

Di Hari Press Nasional (HPN) 2023 di Sumut ini, Gubernur Edy mengingatkan ajang ini, menjadi bahan evaluasi diri bagi jurnalis untuk lebih baik.

"(HPN) ini merupakan ajang evaluasi, bukan ajang pesta-pesta, kelen mau ngapain HPN ini? undang sana undang sini, artis dipanggil, bukan itu. Tapi mari kita evaluasi," katanya.

Menyeimbangkan Ekosistem Media

Pemerintah telah menyiapkan draft regulasi publisher rights atau hak penerbit. Regulasi tersebut akan mengatur tentang hubungan antara platform digital dan media (penerbit) dalam tataran ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong dalam Seminar Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 ‘Disrupsi Digital Dan Tata Ulang Ekosistem Media yang Berkelanjutan’ di Hotel Grand Mercure, Medan, Selasa (7/2/2023). “Regulasi tersebut bertujuan agar ekosistem media di Indonesia dapat seimbang dan berkelanjutan,” katanya Usman Kansong.

Menurutnya, draf regulasi telah diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pihaknya saat ini masih menunggu respons atau jawaban Presiden.

Kansong mengatakan Presiden akan menyampaikan jawaban atau responsnya mengenai draf tersebut pada puncak HPN 2023. “Pada hari puncak HPN 2023 tanggal 9 Februari nanti, Presiden akan menyampaikan pendapatnya mengenai draf regulasi tersebut,” kata Kansong.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari mengatakan, selama ini hubungan antara platform digital seperti media sosial dan sebagainya dengan media (perusahaan pers) tidaklah seimbang. Ia mengatakan sistem algoritma platform digital seringkali tidak menguntungkan media.