Bak Gayung Bersambut,  Bupati Sergai Dukung Penuh Desa Anti Korupsi

TRIBUN-MEDAN.COM, SEI RAMPAH - Bak gayung bersambut, visi misi Bupati Serdang Bedagai (Sergai) mendapat dukungan dari Komisi Anti Rasuah Republik Indonesia KPK RI.

Salah satu program dari KPK Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta  Masyarakat mewujudkan Desa Anti Korupsi (DAK) disambut baik dan didukung penuh oleh Bupati Sergai H. Darma Wijaya.

Dukungan tersebut diutarakannya saat menerima  audiensi dari perwakilan  KPK RI di ruang kerjanya, Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (31/1/2023).

Dalam kesempatan tersebut, bupati terlihat sumringah menyambut tiga 

Rombongan utusan dari KPK RI yang terdiri dari; Firlana Ismayadin, Yuniva Lestari dan Wina Cahtianing Rahayu disambut hangat oleh Bang Wiwik, sapaan akrab Bupati.

Ketiganya merupakan spesialis pembinaan peran serta masyarakat KPK RI yang ditugaskan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Bupati Darma Wijaya mendukung penuh program Desa Anti Korupsi karena  sesuai dengan visi misi Kabupaten Sergai yang Maju Terus; Mandiri, Sejahtera dan Religius.

"Kalau desa  saja sudah anti korupsi, pastinya mantaplah itu, memang itulah yang kita harapkan," cetus Bupati yang setuju dan mendukung program tersebut.

Menurut Bupati, penilaian sekaligus pembinaan Desa Anti Korupsi merupakan bagian penting yang dapat mendukung  visi dan misinya dalam rangka penguatan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa sekaligus mewujudkan visi Sergai yang Mandiri Sejahtera dan Religius.” Religius itu ya anti korupsi tentunya," pungkas Bupati.

Senada dengan Bupati Sergai, Firlana selaku ketua tim rombongan menerangkan bahwa program Desa Anti Korupsi  merupakan bagian dari program baru yang dilaksanakn  oleh KPK RI  dalam hal ini Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Firlana  menjelaskan nantinya dalam penilaian sekaligus pembinaan tersebut ada lima komponen dan Indikator  yang dinilai sehingga ditarik kesimpulan bahwa desa tersebut merupakan Desa Anti Korupsi.

"Kelima komponen dan beberapa indikator tersebut adalah Penataan Tatalaksana yang melihat ada tidaknya Peraturan Desa (Perdes) tentang perencanaan pelaksanaan penata usahaan dan pertanggungjawaban APBDes, Penguatan Pengawawasan yaitu ada tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu diantaranya ada tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat, Penguatan Partisipasi Masyarakat , dan kearifan lokal," bebernya.

Sedangkan desa yang dipilih oleh KPK secara random yaitu Desa Melati II Kecamatan Perbaungan dan Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis. Pemilihan secara random tersebut menurut Firlana agar penilaian tersebut memang natural apa adanya bukan setingan sehingga baru diumumkan nama desanya beberapa saat saja sebelum penilaian dan observasi.

Firlana juga menjelaskan nantinya bilamana desa tersebut berhasil keluar menjadi Desa Anti Korupsi maka akan dimungkinkan diadakan perhelatan launching Desa Anti Korupsi dengan mengundang Pemetintah Provinsi serta ratusan desa lainnya sebagai wujud apresiasi dari apa yang sudah desa tersebut kerjakan.

Dikesempatan itu, Firlana menceritakan pengalamannya yaitu salah satu usaha mewujudkan anti korupsi dimulai dari keluarga termasuk istri dan anak dari seorang pejabat negara.