Kota Binjai Zona Merah Pelayanan Publik, Ketua DPRD Sebut Pemko Salah Menempatkan Pejabat

TRIBUN-MEDAN.COM,BINJAI - Pemko Binjai masuk dalam zona merah pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Merespon hal tersebut, Ketua DPRD Binjai, Noor Sri Syah Alam Putra mengatakan ini sebenarnya menjadi pukulan bagi seluruh penyelenggara pemerintah.

Noor mengatakan, sudah semestinya Wali Kota Binjai, Amir Hamzah segera melakukan pembenahan.

Baca juga: Wali Kota Binjai Murka, Ancam Copot Pejabat Hingga Pimpinan OPD, Kesal dapat Rapor Merah

Bahkan, jika dibandingkan, Kota Binjai kalah dengan Kabupaten Langkat.

"Penilaian Ombudsman ini merupakan pukulan bagi wali kota," ujar Noor, Senin (30/1/2023).

Menurut Noor, Pemko Binjai dinilai salah menempatkan pejabat.

Penilaian Ombudsman terkait penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan Binjai jadi catatan rapor merah. 

"Tidak tepat meletakkan pejabatnya. Coba saja kalau tepat, tidak begini hasilnya," tutup Noor. 

Baca juga: VIRAL Perusahaan Ini Tumpuk Uang Rp135 M di Acara Perusahaan, Uang Dibagikan ke Karyawan Berprestasi

Wali Kota Binjai, Amir Hamzah murka dan mengancam akan mencopot para pejabat serta pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah), karena buruknya pelayanan publik yang diberikan.

Akibat bobroknya pelayanan publik di Pemko Binjai, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah mendapatkan rapor merah dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut, Kota Binjai masuk daftar terakhir zona merah. 

Baca juga: Wali Kota Binjai Kukuhkan Relawan Kampung Siaga Bencana Kecamatan Binjai Selatan

"Saya kecewa dan marah. Karema dari 33 Kabupaten/Kota se-Sumut, Kota Binjai berada di peringkat terakhir dalam pelayanan publik," kata Amir Hamzah, Sabtu (28/1/2023).

Ia mengatakan, dirinya akan memberi waktu tiga bulan kedepan kepada seluruh pejabat dan pimpinan OPD untuk segera berbenah.

Jika imbauannya ini tidak digubris, Amir Hamzah akan mencopot pejabat atau pimpinan OPD yang pelayanan publiknya masih buruk. 

Baca juga: Mahasiswa Gruduk Kantor Wali Kota Binjai, Minta Usut Dugaan Prostitusi di Hotel GK

"Jujur saya marah. Sering saya sampaikan, tolong bantu saya. Sebab saya memiliki tanggung jawab, karena sudah diberikan amanah untuk memimpin kota ini menjadi lebih baik," kata Amir Hamzah.

Ia pun kembali mengajak kepada semua pimpinan OPD, camat, lurah, kepala sekolah SD/SMP, kepala puskesmas, para kabid, untuk bersama-sama bekerja membenahi Kota Binjai ini hingga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Kota Binjai berada di zona merah bersama empat daerah lainnya seperti Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Nias Utara.

Baca juga: Ombudsman RI Perwakilan Sumut Nilai Pelayanan Publik di Sumut Belum Masuk Kategori Baik

ZONA HIJAU

1. Bupati Deliserdang 

2. Bupati Humbang Hasundutan 

3. Bupati Serdangbedagai

4. Walikota Tebingtinggi

5. Bupati Langkat

6. Bupati Tapanuli Selatan

7. Bupati Batubara 

8. Bupati Nias

9. Bupati Pakpak Bharat

10. Bupati Simalungun

11. Bupati Dairi

12. Bupati Padanglawas Utara

13. Wali Kota Medan

14. Bupati Tapanuli Utara

15. Bupati Labuhanbatu Utara

ZONA KUNING

1. Bupati Samosir

2. Bupati Nias Selatan

3. Bupati Toba

4. Bupati Asahan 

5. Wali Kota Padangsidimpuan

6. Bupati Padang Lawas

7. Bupati Karo 

8. Walikota Gunungsitoli

9. Bupati Tapanuli Tengah

10. Bupati Mandailing Natal

11. Bupati Labuhanbatu 

12. Wali Kota Siantar

13. Bupati Nias Barat

ZONA MERAH

1. Bupati Labuhanbatu Selatan

2. Walikota Sibolga

3. Wali Kota Tanjungbalai

4. Bupati Nias Utara

5. Wali Kota Binjai 

(cr23/tribun-medan.com)