Wali Kota Medan Bobby Nasution Minta Seluruh OPD Pemko Medan Untuk Tidak Lakukan Politik Identitas

Wali Kota Medan Bobby Nasution Minta Seluruh OPD Pemko Medan Untuk Tidak Lakukan Politik Identitas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mejelang tahun politik, Wali Kota Medan Bobby Nasution ingatkan seluruh Kepala Operator Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan untuk tidak melakukan peran politik Identitias.

Dijelaskan Bobby Nasution bahwa bahanya peran politik identitas ini juga disampaikan beberapa waktu lalu oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Bobby Nasution menerangkan bahwa politik identitias ini merupakan sebuah alat politik dengan menggunakan kelompok seperti etnis, suku, budaya dan agama untuk tujuan tertentu.

"Kemarin di acara rakor yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan Forkopimda di akhir pidato pak Presiden menyampaikan tentang bahayanya politik identitas," terang Bobby Nasution dalam sambutannya di kegiatan rapat kerja koordinasi perencanaan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 di Hotel Santika, Kamis (19/1/2023).

Untuk itu Bobby Nasution meminta kepada seluruh kepala OPD untuk menjaga keamanan pada saat memasuki tahun politik.

"Beberapa bulan lagi akan menjadi tahun-tahun politik untuk itu kita jaga bersama jangan sampai adanya politik identitas di Kota Medan," terangnya.

Bobby juga menerangkan bahwa jika ada politik identitas itu bisa berdampak banyak pada perkembangan kemajuan Kota Medan.

"Politik identitas di kota Medan efeknya bukan hanya sesama masyarakat bisa menimbulkan kebencian tetapi efeknya sangat panjang dan berdampak banyak," terangnya.

Misalnya dari sisi ekonomi kata Bobby jika ada politik identitas akan berdampak pada penurun investor yang datang.

"Dari sisi ekonomi kalau di Medan ini ada ketidakharmonisan antara ummat beragama, tidak mau nanti investor masuk," ucapnya.

Untuk itu kata Bobby kondusifitas pada saat tahun pemilu sangat di harapkan bisa terjaga di Kota Medan.

"Sesuai arahan pak Presiden bahwa tidak ada kesepakatan dalam konstitusi, seingat saya pak Presiden menyatakan seperti itu," tuturnya.

Artinya kata Bobby pada tahun politik di Kota Medan tidak boleh membangun kesepakatan dalam hal apapun.

"Tidak boleh membangun kesepakatan dalam hal beribadah,tidak boleh melakukan aktfitas ritual ibadah pada suatu tempat yang mengalahkan konstitusi, dimana sebenarnya konstitusi kita memperbolehkan," terangnya.