INILAH Daftar Nama 8 Kabupaten/Kota yang Pelayanan Publiknya Buruk Bikin Edy Rahmayadi Marah

17. Labuhan Batu dan

18. Nias Barat.

"Pastinya ini enggak nyogok lah dia untuk mendapatkan hijau. Kalau hijau dia standart melayani rakyat kita, ada tempat parkir, ada urusan pendidikan, urusan kesehatan, standar dia," kata Edy Rahmayadi.

Mantan Pangkostrad itu mengaku di awal dirinya menjabat, semua pemda masih berada di zona merah.

"Ini di awal saya menjabat semua merah ini. Sampai tahun kemarin masih merah itu semua. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak yang kuning. Beryukurlah banyak yang kuning. Inilah amanat kita dari rakyat, ini sebagai evaluasi," katanya.

Wanti-wanti Kepala Daerah di Sumut Fokus Lakukan Pembangunan, Bukan Berpolitik

Edy Rahmayadi juga mengingatkan bupati/wali kota yang ada di Sumut untuk fokus bekerja melakukan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Ia pun meminta para bupati/wali kota untuk tidak fokus pada urusan politik.

"Walaupun saya pejabat politik bapak bupati dan wali kota ini juga pejabat politik. Tapi saat ini kita fokus membangun masyarakat. Nanti 2024 baru kita sibuk berpolitik, tapi saat ini kita membangun untuk rakyat," ujar Edy Rahmayadi dalam rapat koordinasi revitalisasi pelayanan publik di Provinsi Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (16/12/2022).

Dikatakan Edy, dirinya terus menyampaikan kepada pejabat di bawahnya untuk selalu mengingat fungsinya sebagai pelayan rakyat.

"Kita harus tahu sampai sebatas apa rakyat ini bisa kita layani. Karena saya selalu bicara, ada tiga yang selalu saya bicarakan," katanya.

Pertama, kata Edy, terkait melaksanakan kebijakan yang tertera di Undang-undang.

"Pertama berdasarkan Undang-undang, ada Undang-undang Dasar, Perda, Pergub. Yang tak bisa kita urai kita bikinlah kebijakan khususnya," katanya.

Kemudian yang kedua, kata Edy, sebagai pengikat anak bangsa. 

"Jadi keberadaan kita tidak ada urusan mau yang batak, yang langkat, melayu, toba, tak ada itu. Karena pengikat anak bangsa kita ini. Tidak ada yang Kristen, yang Islam, Budha, Hindu kita tak boleh bicara itu," ucapnya.

Yang terakhir, kata Edy, para kepala daerah harus melayani masyarakat karena telah mendapatkan gaji dari rakyat.

"Kita ini pelayan masyarakat, pastikan kita ini pelayan masyarakat bukan kita minta dilayani. Kita pelayan masyarakat. Makanya kita digaji oleh rakyat. Harus disadari itu," pungkasnya.

(tribun-medan.com)

Pelayanan Publik #Edy Rahmayadi 'Ngamuk', Nias, Labusel Hingga Tobasa tak Beres Pelayanan Publiknya

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Edy Rahmayadi 'Ngamuk', Nias, Labusel Hingga Tobasa tak Beres Pelayanan Publiknya, https://tribunmedan.cfd/2022/12/18/edy-rahmayadi-ngamuk-nias-labusel-hingga-tobasa-tak-beres-pelayanan-publiknya.