Datang ke DPRD, Kadis Kelautan & Perikanan Sergai Bungkam Saat Ditanya Dugaan Pungli Bantuan Nelayan

TRIBUN-MEDAN. com, SERGAI - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai, Claudia Siregar bersama sejumlah stafnya mendatangi kantor DPRD Sergai, Rabu (14/12/2022) sore. 

Kehadiran mereka diketahui untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan komisi B DPRD Sergai guna mengklarifikasi adanya pungutan liar kepada nelayan yang mendapat bantuan konversi Bahan Bakar Minyak ke LPG dari pemerintah pusat. 

Ditemui sesuai rapat, Claudia tampak buru-buru meninggal kantor DPRD dan berlalu memasuki mobil dinasnya. 

Baca juga: Hadiri Safari Natal, Bupati Sergai Darma Wijaya Ajak Masyarakat Bergotongroyong Membantu Sesama

Ditanyai soal kehadirannya, Claudia tidak menjawab. Dia hanya mengatakan pihaknya tidak pernah melakukan pungutan bantuan kementerian ESDM tersebut kepada nelayan. 

"Soal pungutan tidak ada, tidak ada pungli," kata Claudia buru-buru, Rabu (14/12/2022) sore. 

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sergai, Rajali membenarkan pemanggilan Dinas Perikanan dan Kelautan Sergai untuk membahas sejumlah hal, termasuk mengklarifikasi soal adanya pungutan terhadap nelayan. 

"Ya hari ini kami mengundang Dinas Perikanan dan Kelautan untuk membahas sejumlah termasuk mengklarifikasi informasi yang beredar soal adanya pungli bagi nelayan yang menerima bantuan dari Kementerian ESDM kemarin," kata Rajali. 

Rajali menyebutkan, bantu konvensi tersebut berjumlah 804 unit yang kemudian dibagikan kepada sejumlah nelayan di Sergai. 

Hanya saja, saat pembagian tersebut, ada informasi jika sejumlah nelayan mengaku dimintai sejumlah uang. 

Namun sebut politisi PKB dugaan pungli itu dibantah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Baca juga: Minim Perahu Karet, Warga Manfaatkan Batang Pisang Pindahkan Perabot yang Terendam Banjir di Sergai

"Tadi sudah kita tanyakan dan diklasifikasi dan itu dibantah mereka sebut tidak ada. Namun kita sudah mendegar ada informasi itu, makanya tadi kita panggil mereka dan kita tegaskan agar ke depan hal hal seperti ini dapat diantisipasi," katanya. 

Dalam pertemuan tersebut, Rajali pun meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan kepada nelayan yang ada di Sergai, karena menurut Pemerintah kembali akan memberikan bantuan serupa kepada nelayan. 

"Tadi saya juga minta agar kejadian seperti ini jangan terjadi, untuk itu perlu didata nelayan nelayan kita agar kalau program pemerintah kembali realisasi bantuan jelas dan tidak menimbulkan tundingan yang lain. Dan jangan masyarakat dibebankan dalam penerima bantuan," katanya. 

Kasus dugaan pungutan liar kepada nelayan yang menerima bantuan konveksi BBM menjadi gas sebelumnya juga telah dilaporkan ke Polres Sergai. 

Terkait hal itu, Rajali menyerahkan penegakan hukum kepada kepolisian. Dia berharap ke depan tidak ada keributan mengenai pembagian bantuan terhadap nelayan. 

"Kalau yang sudah dilaporkan ke penegak hukum kita serahkan ke sana, cuman kita minta ke depan jangan ada yang seperti ini lagi," tutupnya.

(cr17/tribun-medan.com)