Kepala Rakyat Indonesia Diisi Presiden Wajib Orang Jawa, Prof Qashim: Mustahil bagi Tokoh Luar Jawa

TRIBUN-MEDAN.com - Pesta akbar demokrasi Indonesia akan segera digelar pada 2024. Jelang perhelatan tersebut, ragam sosok dengan ragam latarbelakang pun mulai dimunculkan, atau bahkan mulai memunculkan diri.

Guru Besar Emiritus Universitas Islam Indonesia (UIN) Alauddin Makassar M Qashim Mathar tegas mengatakan tokoh yang bukan orang Jawa mustahil memimpin Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Prof Qashim Mathar menjawab pertanyaan haruskah orang Jawa lagi memimpin pada tahun 2024?.

Pertanyaan itu merupakan tema sebuah diskusi Memilih Damai di Aula Prof Syukur Abdullah, FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar sebagaimana disadur dari Tribun Timur.

"Jawaban saya bukan harus. Tapi wajib," katanya.

Menurutnya, selama ini kepala rakyat Indonesia selalu diisi dengan presiden adalah orang Jawa.

Termasuk beberapa presiden yang terpilih sebelumnya.

Adapun Presiden bukan orang Jawa yang pernah ada, bukan karena dipilih langsung oleh rakyat, tapi hanya sebagai pengganti.

"Mustahil tokoh luar Pulau Jawa terpilih menjadi presiden," katanya.

Prof Qashim menjelaskan bahwa polarisasi menyambut Pilpres 2024 ini tidak kalah kencang dengan Pilpres sebelumnya.

Polarisasi, kata dia, akan terus terjadi bahkan bisa makin kencang ke depannya.

 Sehingga, kata dia, orang yang harus memimpin Indonesia adalah orang Jawa.

Sebab presiden yang terpilih selalu mengandalkan kekuatan uang dan juga oligarki.

"Kalau tidak ada seperti itu pasti kalah," katanya.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa proses seperti itu didukung oleh peraturan yang ada selama ini.

"Undang-undang pemilu sama sekali tidak mendukung untuk mengubah keadaan ini," katanya.

Ia menyebutkan politisi sebenarnya tidak pernah jenuh. Bahkan banyak di antara mereka pindah-pindah partai. 

"Semua ingin terpilih dan berteriak capresnya paling sempurna," katanya.

"Itu jualan politisi. Bukan hal baru. Semuanya nyaris omong kosong," tambahnya.

Menurutnya sampai saat ini presiden yang terpilih tidak otomatis yang terbaik.

"Presiden yang terpilih tidak otomatis yang terbaik karena kita belum punya peraturan dalam undang-undang pemilu yang memaksa rakyat kita dan bangsa kita orang paling ideal yang terpilih," katanya. 

(*/TRIBUN MEDAN)