Kesatuan Alumni GMNI Sumut Tolak Bobby Nasution Jadi Warga Kehormatan, Ini Alasannya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kesatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Wilayah Sumatera Utara menolak Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai warga kehormatan GMNI Sumut.

Kesatuan Alumni GMNI tersebut menilai pemberian warga kehormatan oleh DPD GMNI Sumut telah melanggar AD/ART organisasi. 

"Penobatan Bobby Afif Nasution sebagai warga kehormatan GMNI yang dilakukan DPD GMNI Sumut, sebenarnya bukan ruang mahasiswa. Dan itu jelas melanggar AD/ART keorganisasian," ucap mantan Ketua DPC GMNI Medan Badia Sitorus di Sekertariat GMNI Medan Jalan Kejaksaan, Kota Medan, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Walikota Bobby Nasution Dinobatkan Sebagai Warga Kehormatan, GMNI: Banyak Perubahan di Kota Medan

Menurutnya, tidak ditemukan landasan filosofi, historis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi Bobby Nasution pantas menyandang gelar sebagai warga kehormatan GMNI Sumut. 

"Bahwa sampai detik ini, Bobby Nasution belum pernah hadir di Panti Marhaenis di Jalan Kejaksaan ini, yang merupakan simbol sejarah sekaligus markas besar GMNI," tegas Badia.

Melalui pernyataan resminya, Kesatuan Alumni GMNI Sumut menolak Bobby Nasution sebagai warga kehormatan GMNI Sumut.

Kemudian, meminta Bobby Nasution memberikan klarifikasi terhadap penganugerahan atau penobatan dirinya sebagai warga kehormatan GMNI Sumut. 

Lalu, meminta website Pemko Medan agar mencabut publikasi tentang penganugerahan Bobby Nasution sebagai warga kehormatan GMNI Sumut. 

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ratusan Mahasiswa Nomensen dan GMNI Segel Gedung DPRD Sumut

"Meminta kepada seluruh kader GMNI dan Alumni GMNI Sumut untuk bersama-sama memberikan sikap penolakan setelah konferensi pers ini dilakukan," tegas Badia. 

Sementara, disinggung jika DPD GMNI Sumut tetap bersikeras menetapkan Bobby Nasution sebagai warga kehormatan GMNI Sumut, Badia menyebut para alumni maupun kader GMNI aktif akan melakukan konsolidasi menyikapi hal tersebut. 

"Kami akan melakukan konsolidasi dan akan turun ke Pemko Medan, selama 2 minggu," jelasnya.

(cr28/tribun-medan.com)