Ambisi Demokrat dan Nasdem Mencalonkan Pasangan Anies-AHY Kini Penentuannya di Tangan PKS

Hal itu disampaikan menanggapi keputusan Partai Nasdem yang akhirnya mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Keputusan koalisi dan pencapresan di internal PKS akan ditentukan dalam mekanisme Musyawarah Majelis Syuro,” kata Syaikhu dalam keterangannya dikutip dari Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Namun, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Musyawarah Majelis Syuro bakal digelar.

Terkait deklarasi Nasdem, Syaikhu menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Surya Paloh dkk. “Setiap partai politik memiliki mekanisme internal dalam memutuskan sikapnya terkait koalisi dan pencapresan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pilihan Partai Nasdem untuk mendorong Anies Baswedan. Dalam pandangannya, Anies memiliki rekam jejak kepemimpinan yang mumpuni. “Berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa mendatang,” katanya.

Di sisi lain, Syaikhu juga menegaskan hubungan PKS dengan Partai Demokrat dan Partai Nasdem tetap terjaga.

Diketahui, ketiga parpol itu disebut-sebut tengah menjajaki pembentukan koalisi guna menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Kami bersyukur bahwa komunikasi politik antara PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat berlangsung sangat baik, terbuka, setara,” ujarnya. “Saling percaya untuk bersama-sama memilih calon pemimpin bangsa yang terbaik bagi rakyat Indonesia,” sambung Syaikhu.

Peta politik Pilpres 2024

Peta politik memungkinkan terbentuknya 4 poros koalisi menjelang Pilpres 2024.

Mereka yang berkoalisi adalah Partai Golkar, PAN, dan PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB serta Partai Gerindra-PKB. Dua partai terakhir baru-baru ini menyatakan mereka berkoalisi yaitu Demokrat, Nasdem dan PKS.

Berikut kemungkinan hitung-hitungan koalisi di Pilpres 2024:

I. KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)

- Golkar 14,78 persen  kursi DPR
- PAN 7,65 persen kursi DPR
- PPP 3,3 persen  kursi DPR
- Total kursi ketiga partai: 25,73 persen kursi DPR RI

II. Gerindra-PKB

- Gerindra 13,75 persen kursi DPR
- PKB 10,09 persen kursi DPR
- Total kursi kedua partai: 23,84 persen kursi DPR RI