YDKK Ikut Bantu Bangun Infrastruktur di Daerah Perbatasan Indonesia

Risma berharap anak-anak yang berada di perbatasan Indonesia juga memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih cita-cita.

Selain itu, ibu-ibu penenun juga bisa mengajarkan generasi muda untuk belajar menenun di Community Center.

Adapun puluhan rumah bantuan sosial dibangun yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu yang mengalami kerusakan rumah akibat badai Seroja pada April 2021 silam.

Telah disiapkan rumah berukuran 36 meter yang telah dilengkapi dengan perabotan. Bahkan YDKK juga memberikan tiga ekor kambing kepada pemilik rumah.

“Yayasan DKK merasa gembira karena dapat ikut menyalurkan bantuan pembaca Kompas untuk membantu penyelenggaraan operasi katarak di NTT. Kami juga merasa senang karena bisa terlibat dalam pembangunan hunian bagi korban badai Seroja dan pusat pembelajaran. Semoga semua bantuan sungguh-sungguh berguna bagi masyarakat,” ujar Ketua Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, Tomy Trinugroho.

Dalam buku berjudul Dana Kemanusiaan Kompas, Talang Peduli Indonesia tertulis bahwa cikal bakal berdirinya Yayasan DKK sejak April 1982 ketika Harian Kompas membuka donasi bencana alam untuk membantu korban letusan Gunung Galunggung.

Bupati Timor Tengah Utara, Juandi David menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan perhatian dan telah terlibat dalam program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan Indonesia.

Hal ini dinilai menjadi suatu perhatian besar untuk memajukan daerah perbatasan.

”Ini membuktikan bahwa paradigma pembangunan sekarang ini tidak lagi Jawa sentris, tetapi sudah menjadi Indonesia sentris. Banyak hal yang kami petik dari kerja kolaborasi seperti ini. Ini menginspirasi kami di daerah untuk berjuang memajukan daerah kami,” katanya.

Imelda Bana (29), penerima bantuan rumah, menyampaikan bahwa ketika badai Seroja melanda, rumahnya ambruk.

Rumah lama dengan dinding gewang dan atap daun kini akhirnya dibangun kembali dengan dinding bata yang dirancang tahan terhadap gempa dan banjir, dengan biaya sekitar Rp 170 juta.

(*/tribun-medan.com)