SOSOK Hendrika Nora Osloi Sinaga, Wanita Berdarah Batak yang Jadi Petinggi di Semen Gresik

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Hendrika Nora Osloi Sinaga adalah Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur .

Hendrika Nora Osloi Sinaga  ditunjuk sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur sejak tanggal 26 April 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-115/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sebelum menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur, Hendrika Nora Osloi Sinaga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Konstruksi dan Perumahan.

Selain itu Nora pernah menjabat sebagai , Asisten Deputi Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan III.

Selain itu ia juga pernah menjadi Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I.

Hendrika Nora Osloi Sinaga meraih gelar sarjana di Bidang Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994, menyelesaikan Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2003.

Hendrika Nora Osloi Sinaga  lahir pada tanggal 7 Juni 1970.

Sekilas PT Semen Kupang

PT Semen Kupang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Negara NTT yang dimulai oleh Gubernur El Tari dengan PT Semen Gresik.

Survey awal pembangunan PT Semen Kupang dilakukan pada 1 Juni 1974. Saat itu, Undang-Undang No. 5 diundangkan pada tahun 1974, yang menyatakan bahwa Gubernur adalah satu-satunya pemegang kekuasaan di daerah.

Semen Kupang merupakan satu-satunya industri semen di NTT yang mulai beroperasi langsung oleh Presiden Soeharto pada 14 Agustus 1983. Saat itu, kapasitas produksi mencapai 120.000 ton per tahun.

Sejak awal, Semen Kupang merupakan perusahaan patungan dari PT Semen Gresik (mayoritas), BNI dan Pemda NTT melalui PD Flobamora (1,12 persen).

Pada tahun 1991, perusahaan berubah status menjadi BUMN. Karena harus diekspor ke Australia, maka kapasitas produksinya ditingkatkan menjadi 570.000 ton per tahun. Sayangnya, pada Maret 2008, pabrik tersebut gulung tikar karena bangkrut.

Pasang surut perusahaan mulai terasa pada tahun 2000-an. Saat itu, utang perseroan berjumlah lebih dari 30 miliar rupiah.

Melihat situasi ini, departemen bisnis milik negara tampak bingung menghabiskan Rp50 miliar dari APBN 2007 untuk meringankan utang perusahaan dan meningkatkan operasinya.