Berita Sumut

Pemprov Sumut Anggarkan Dana Rp 14,7 Miliar, Akan Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Harga BBM

Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,7 miliar untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Tribun Medan/Satia
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Sumut, Agus Tripriyono saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumut, beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,7 miliar, untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Sumut, Agus Tripriyono saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (14/9/2022).

Agus menyebut, dana bantuan tersebut akan disalurkan dalam waktu dekat.

Baca juga: Bakal Beri Warga Bantuan Sosial Akibat Kenaikan BBM, Edy Rahmayadi Ungkap Sumber Alokasi Dananya

"Dana Rp 14,7 miliar itu berasal transfer umum sebesar 2 persen dari APBD Sumut. Bantuan ini, akan disalurkan seluruh sektor yang terdampak kenaikan BBM di Sumut," ujar Agus, Rabu (14/9/2022).

Dikatakannya, penerima bantuan sosial yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumut adalah warga prasejahtera dan menengah ke bawah.

"Ya, karena salah satu yang terdampak itu adalah mereka, harusnya menengah ke bawah," kata Agus.

Agus mengungkapkan, dampak kenaikan harga BBM diperkirakan akan dirasakan masyarakat dalam kurun tiga bulan ke depan.

Sehingga, ucapnya, Pemerintah harus memberikan bantuan agar tidak berimbas secara signifikan kepada masyarakat.

"Itu akan berdampak semua yang lebih parah nanti 3 bulan yang akan datang. Dampak dari kenaikan ini akan mempengaruhi keuangan pendapatan masyarakat khususnya menengah ke bawah," ungkapnya. 

Selain itu, lanjut Agus, dampak kenaikan BBM ini juga dirasakan masyarakat dengan ekonomi ke atas.

Di mana, mereka akan menarik dana pribadinya dari Bank untuk memenuhi kebutuhan.

Untuk itu, kata Agus, Pemprov Sumut harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi dampak terburuk.

Baca juga: Pencairan BSU BBM, Plt Kadisnaker Kota Medan Ingatkan Soal Pengkinian Data

"Tapi, kalau menengah ke atas ini juga menjadi persoalan. Karena dia akan mengambil dana-dananya di bank-bank karena dia butuh hidup juga. Jadi, kalau ini sampai terjadi. Tidak segera kita atasi ini, akan menyulitkan kita kedepan," ujarnya.

Pemprov Sumut, kata Agus, juga akan memangkas sejumlah anggaran dan mengalihkan untuk membantu masyarakat terkena dampak langsung kenaikan BBM.

"Seperti yang disampaikan pak gubernur, nanti akan ada pengalihan beberapa anggaran termasuk dana rapat dan perjalanan dinas," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved