Serapan Anggaran Masih Rendah, DPRD Siantar Soroti Kinerja Pejabat Pilihan Susanti Dewayani

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Plt Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani mendapat sorotan terkait kinerja pejabat di lingkungan Pemko Siantar.

Sorotan itu disampaikan sejumlah fraksi di DPRD Pematangsiantar dalam rapat paripurna Pembahasan Rencana Pembangunan  Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 yang digelar Jumat (12/8/2022). 

Fraksi Golkar memberi pandangan yang menohok. Mereka menilai banyak pejabat pilihan Susanti tak mampu menjalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Baca juga: Status Susanti Dewayani Menggantung, SK Defenitif Wali Kota Siantar tak Ada Kabar

Hal itu dibuktikan dengan masih rendahnya serapan anggaran APBD Pematangsiantar tahun anggaran (TA) 2022 pada Semester I. 

“Sampai semester I Rp 2,2 miliar lebih. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan OPD menjalankan roda organisasi yang dipimpinnya, karena lemahnya serapan anggaran pada tahun 2022 ini. Kami meminta Plt Wali Kota segera memaksimalkan penyerapan anggaran,” kata Rini Silalahi mewakili pandangan Fraksi Golkar.

Fraksi Golkar juga meyakini, Plt Wali Kota Susanti Dewayani tak akan mempu mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah bila masih memilih pejabat (kepala dinas/badan) yang tak serius dalam memimpin OPD. 

Apalagi, menurut Golkar, masih terjadi pemilihan pejabat dengan sudut pandang 'Like or Dislike', dalam lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

“Kami meminta kepada saudari Plt Wali Kota Siantar dalam melaksanakan RPJMD adalah harus didukung oleh pejabat yang betul menguasai bidang dan memahami fokus masing-masing-masing atau The Right Man on The Right Place. Kami harapkan ke depannya penempatan pejabat tidak lagi asal-asalan yang memakai mode Like and Dislike,” tambah Rini.

Golkar juga menyoroti hal lain, mulai dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bangunan-bangunan ilegal, bencana alam dan beberapa masalah lainnya. 

“Sehubungan dengan bencana alam pada 6 Agustus 2022, kami mengharapkan pemerintah kota Siantar memberikan perhatian kepada warga yang mengalami dampak bencana,” katanya lagi. 

Berbeda sedikit dari Golkar, Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem yang diwakili Tongam Pangaribuan menyebut tingginya angka pengangguran terbuka di Siantar, yaitu 11 persen (tertinggi di Sumut).

Kemudian jumlah penduduk miskin yang masih tinggi, prestasi olahraga yang tidak maksimal, jaminan kesehatan masyarakat yang rendah dan infrastruktur yang mangkrak.

“Pembebasan lahan Ex-PTPN IV seluas 673 Ha belum terealisasi, kemudian berkurangnya luas wilayah Kota Pematangsiantar yang dilaporkan pemerintah kota,” kata Tongam.

Baca juga: FANTASTIS, Biaya Open House Lebaran Plt Wali Kota Susanti Dewayani Capai Rp 174 Juta

Sementara itu Plt Wali Kota Susanti menyebut akan menerima masukkan dari seluruh Fraksi di DPRD Pematangsiantar.

"Masukan maupun saran telah kami terima yang disertai data dan informasi pendukung guna menyepakati permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan Kota Pematangsiantar lima tahun ke depan,” kata Susanti.

“Dengan demikian diharapkan penyusunan RPJMD ini semakin baik dan semakin menyentuh kepentingan masyarakat hingga seluruh pembangunan yang kita laksanakan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pematang Siantar," terangnya.

(alj/tribun-medan.com)