Rita dan ibu-ibu lainnya berharap agar ada tindakan cepat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera membawa anak-anak mereka kembali ke Tanah Air.

Mereka tidak kuat mendengar keluhan yang disampaikan dari anaknyayang sempat beberapa kali mencuri-curi waktu untuk bisa berkomunikasi melalui telepon. 

Untuk di Kabupaten Deliserdang, diprediksi lebih dari empat orang warga yang diduga disekap dan disiksa di Kamboja.

Selain warga Kecamatan Lubukpakam, warga Kecamatan Beringin dan Pagar Merbau.

Mulai dipulangkan

Menurut laporan yang diterima Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara, ada 70 TKI yang kini sudah ditangani Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja. 

"Informasi yang didapat sebanyak 70 org WNI/PMI yang telah berhasil ditangani oleh KBRI Phnom Penh, saat ini sedang proses wawancara dan asessment," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Baharuddin Siagian saat dikonfirmasi, Jumat (5/8/2022). 

Baca juga: Warga Sumatera Utara di Kamboja Diduga Disekap dan Disiksa, Ada yang Disetrum

Dari jumlah tersebut, WNI yang sudah terdata akan dipulangkan secara bertahap mulai hari ini, 5 Agustus 2022.

"Akan dipulangkan secara bertahap mulai hari tanggal 5 agustus 2022 sebanyak 12 orang, menggunakan pesawat Garuda GA 837 ETA pukul 19.40 WIB. Lanjut dibawa ke RPTC jakarta, untuk didata lebih lanjut dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pemulangan ke daerah asal masing-masing," tambahnya. 

Berdasarkan data yang diterima tribun-medan.com, dari 12 orang yang akan dipulangkan hari ini, terdapat 4 orang warga Sumatera Utara dengan rincian 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. 

Baca juga: Tangis Rita, Ceritakan Awal Mula Anaknya Bisa Berangkat ke Kamboja dan Kini Jadi Korban Penyekapan

"Selebihnya ada yang berasal dari Batam, Makassar, Denpasar, Palembang, Cirebon, dan Padang," katanya. 

Baharuddin mengatakan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mendapatkan data jumlah warga Sumut di Kamboja. 

"Kalau data keseluruhan kami belum dapat, karena mereka jalur ilegal. Tapi ini kami terus koordinasi dengan BP2MI dan KBRI untuk update data tersebut," pungkasnya.(dra/tribun-medan.com).