Evaluasi OPD Pemko Medan

Bobby Nasution Ancam Evaluasi OPD Jika tak Capai Target

Wali Kota Medan, Bobby Nasution ancam evaluasi sejumlah OPD yang tidak mencapai target kerja

Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Array A Argus
Dok. Pemko Medan
Wali Kota Medan Bobby Nasution lihat penyembelihan hewan kurban di Taman Cadika, Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Senin (11/7/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengancam akan mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Evaluasi tersebut berkenaan realisasi belanja modal yang tidak mencapai target.

"Gini, tentunya untuk realisasi ini selalu kita sampaikan bahwa OPD yang realisasi tidak sesuai target, sama-sama kita komitmen akan dievaluasi," kata Bobby Nasution, Jumat (22/7/2022).

Dijelaskan Bobby, beberapa OPD yang belum bisa mencapai target karena gagal tender.

Baca juga: Wujudkan Janji Walikota Medan Bobby Nasution, Dinas PU Aspal Jalan Marelan Saga Kelurahan Terjun

"Biar pun ada beberapa dinas yang belum tercapai, itu karena ada yang gagal tender. Kalau gagal tender itu berarti karena kualifikasi dan segala macamnya, saya diinformasikan seperti itu," jelasnya.

Maka dari itu, Bobby mengatakan bahwa evaluasi terhadap realisasi belanja modal setiap OPD, tidak bisa disamaratakan secara keseluruhan.

Realisasi tersebut harus dilihat juga berdasarkan kontrak kerja yang ada di setiap OPD nya.

Dijelaskan Bobby, bahwa Pemko Medan menganggarkan belanja modal untuk tahun 2022 sebesar Rp 1,7 triliun.

Baca juga: BENAHI Stadion Teladan, Bobby Nasution : Daya Tampung Capai 35 Ribu Penonton

Akan tetapi, per triwulan kedua atau per bulan Juni 2022, realisasi anggaran belanja modal tersebut masih di angka Rp 276 miliaratau sekitar 15,85 persen.

"Namun, realisasi ini tidak bisa disamaratakan ke seluruh dinas (OPD), oleh karena itu realisasi yang hari ini kami sampaikan sekarang itu berdasarkan kontraknya," jelasnya.

Bobby juga memberikan contoh pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"Contoh, misalnya di dinas-dinas yang pekerjaan fisiknya lebih banyak seperti Dinas Perkim (PKPPR) dan Dinas PU kan nggak mungkin di bulan lima sudah mulai bayar atau di bulan empat sudah mulai bayar, jadi kerjanya berapa bulan pulak kan gitu," terangnya.

Baca juga: Seminar Perencanaan Pembangunan, Bobby Nasution Ingatkan Penuhi Kebutuhan Masyarakat Saat Ini

Bobby juga menyebut salah satu contoh pengerjaan fisik yang sedang dilakukan oleh Pemko Medan, yaitu revitalisasi Lapangan Merdeka.

Pengerjaan Lapangan Merdeka, kata Bobby, sudah melalui proses kontrak.

"Seperti Lapangan Merdeka, sudah kontrak, namunkan belum dibayar, mungkin ada pembayaran DP (down payment) dan segala macam, tetap kita hitung dari dinas yang bersangkutan dari nilai kontraknya, bukan realisasi," sebutnya.

Sehingga, kata Bobby, yang menjadi bahan evaluasi terhadap OPD terletak pada kontraknya, bukan pada realisasinya.(cr5/Tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved