Menteri ATR Mantan Panglima TNI Minta Masyarakat Lapor Dirinya Jika Ada Pungli di BPN Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto mengunjungi kantor ATR/BPN Medan, di Jalan STM, Selasa (12/7/2022). 

Dalam kesempatan itu, Hadi mengingatkan sekuruh pegawai di kantor BPN agar tidak melakukan pungli dalam pelayanan.

Ia memastikan jika ketahuan melakukan pungli, akan langsung diberhentikan (dipecat). 

"Jadi di sini diberikan informasi yang baik. Termasuk yang paling penting adalah tidak ada pungli. Memang saya wanti-wanti kalau ada pungli laporkan saya. Akan saya berhentikan," ujar Hadi. 

Baca juga: Sengketa Lahan Masyarakat Sari Rejo dengan TNI AU Belum Usai, Warga Minta Bobby Lakukan Ini

Menurut Hadi Tjahjanto, pelayanan pertanahan di kantor BPN sudah cukup baik dan memiliki berbagai inovasi. 

"Bahwa untuk pelayanan di sini sudah bagus sekali karena banyak inovasi yang dibangun di sini. Untuk konteks lapangan sendiri masyarakat bisa mengurus sendiri di sini baik roya, balik nama, dan lain sebagainya. Dengan pelayanan yang baik," ucapnya. 

Ia juga mengatakan, bahwa pelayanan di kantor BPN tetap buka di hari Sabtu dan Minggu untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang bekerja dari Seni sampai Jumat. 

Baca juga: Sengketa Lahan Warga Sari Rejo Polonia dengan TNI AU, Bobby Nasution Bilang Begini ke Masyarakat

"Hari Sabtu-Minggu saya yakin dibuka, karena untuk mewadahi masyarakat yang bekerja dari Senin sampai hari Jum'at. Hari Sabtu-Minggu tetap diberikan pelayanan prioritas. Khusus untuk yang melaksanakan pengurusan sendiri," ucapnya. 

Saat meninjau bagian pelayanan kantor BPN, Hadi sempat berbicara kepada beberapa warga yang sedang mengurus dokumen di BPN Medan. 

Ia bertanya terkait kualitas layanan dan ada atau tidaknya praktik pungli yang terjadi. 

Baca juga: TEGAS Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Soroti Sengketa Lahan Mal di Medan

"Warga harus mengurus sendiri secara mandiri supaya tidak ada lagi pungli yang terjadi," katanya. 

Diketahui, menindaklanjuti konsolidasi dan koordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Staf Kepresidenan terkait persoalan pertanahan yang terjadi antara PT Perkebunan Nusantara II dengan masyarakat Desa Simalingkar dan Sei Mencirim pada Jumat (08/07/2022) lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan nantinya akan melakukan peninjauan langsung ke wilayah Desa Simalingkar dan Sei Mencirim pada Selasa (12/7/2022). (cr14/tribun-medan.com)