HEBOH Kasus ACT, Kemana Tri Rismaharini? Jokowi Tunjuk Muhadjir Jadi Menteri Sosial Ad Interim

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan penghentian sementara transaksi di 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Penghentian ini dilakukan atas analisis temuan PPATK terkait dana masuk dan dana keluar dari ACT yang jumlahnya cukup besar.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, Rabu (6/7/2022).

"PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi (ACT) di 33 penyedia jasa keuangan. PPATK memang sudah melakukan kajian terhadap database PPATK dan itu sudah dilakukan sejak lama dan PPATK melihat bahwa terkait dengan dana masuk dan dana keluar dari ACT pada pada periode yang dikaji oleh PPATK itu, nilainya (transaksi ACT) memang luar biasa besar. PPATK ya telah melakukan analisis terkait dengan entitas tersebut (ACT) itu sudah lakukan sejak lama 2018-2019 sampai hari ini," kata Ivan dikutip dari Kompas Tv.

PPATK, kata Ivan juga mendalami terkait dengan struktur pemilikan yayasan ACT, termasuk mendalami cara mengelola pendanaannya. Diketahui, perputaran dana masuk dan keluar yayasan ACT mencapai Rp 1 triliun dalam setahun.

"Jadi dana masuk dan keluar itu per tahun itu perputarannya sekitar Rp 1 triliun jadi bisa dibayangkan itu memang banyak. Memang PPATK melihat bahwa entitas ini memiliki keterkaitan dengan beberapa kegiatan usaha yang dimiliki langsung oleh pendirinya, ada beberapa PT di situ dan pendirinya termasuk orang yang terafiliasi karena menjadi salah satu pengurus," lanjut Ivan.

Bagaimana tanggapan Presiden ACT?

Mendengar isu tersebut, Presiden ACT Ibnu Khajar langsung membantah lembaga ACT terlibat dalam mendanai aksi terorisme.

Ibnu sama sekali tidak tahu darimana tuduhan itu berasal.

"Dana yang mana? Kami sebetulnya bingung," kata Ibnu dalam konferensi pers di Kantor ACT, di Menara 165, Jakarta Selatan pada Senin (4/7/2022).

"Kami tidak pernah berurusan dengan teroris."

Malahan Ibnu menyampaikan bahwa distribusi bantuan pangan yang terakhir mereka lakukan bekerja sama dengan Pangdam Jaya di depan Mabes TNI.

Tapi Ibnu membenarkan bahwa ada dana bantuan yang dikirimkan ke Suriah. Namun tujuannya untuk korban perang. Bukan untuk aksi terorisme.

 "Kami memberikan bantuan ke Suriah karena mereka korban perang," tegas Ibnu.

Presiden Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy sebagai Menteri Sosial Ad Interim dan Langsung Cabut Izin PUB yang dimiliki Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Terkait hebohnya kabar ACT ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Menteri Sosial Ad Interim.