Aliansi Pemuda Bedagai Bersatu Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Sergai, Berikut Tuntuntannya

TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI - Massa Aliansi Pemuda Bedagai Bersatu Kabupaten Serdangbedagai geruduk kantor bupati dan DPRD sergai, Rabu (8/6/2022).

Kedatangan massa ini menuntut keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Sergai dalam hal perbaikan infrastruktur akses jalan baik jalan provinsi dan kabupaten, serta jembatan penghubung dua desa (Titi Nagur).

Di mana kondisi saat ini sudah sangat tidak layak dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Namun, saat menggelar aksi di kantor Bupati Sergai, seorang staf mengatakan Bupati Darma Wijaya tidak berada di lokasi.

Alhasil massa aksi pun bergeser ke kantor DPRD Sergai.

Ketua Aliansi Pemuda Tanjung Beringin Bersatu Muhammad Zulfadly, menyampaikan terimakasihnya dan apresiasi kepada Ketua DPRD Sergai dan tiga anggota DPRD asal Dapil II yang telah menerima aksi damai dan tuntutan mereka.

Zulfadly dalam orasinya selain menyampaikan soal infrastruktur dan jembatan, menuntut pemerintah daerah untuk memonitoring dan melakukan evaluasi bantuan sosial agar tepat sasaran.

"Informasi ketersediaan bansos baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun blt dana desa. PKH, Kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya, agar benar benar menyebarluas dan merata tanpa terkecuali sehingga informasi tersebut benar benar menjadi konsumsi publik. Tidak di tutup-tutupi," ujar Zulfadly.

Baca juga: Diperiksa Polisi Terkait Skincare, Mayang Lucyana Sebut Dirinya Merasa Dijebak Doddy Sudrajat

Baca juga: Normalisasi Drainase Depan Tol Bandar Selamat Sudah Dilakukan

Lanjut Zulfadly, menuntut pemerintah daerah untuk proses pengajuan, pembuatan, pendaftaran serta urusan administrasi publik, agar tidak berbelit belit bahkan terkesan lempar bola.

Sementara itu, Ketua DPRD Sergai dr M Riski Ramadhan Hasibuan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bappeda Sergai, dan selanjutnya berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara soal tuntutan massa aksi ini.

"Sebelumnya kita juga sudah koordinasi dengan Ketua Komisi D DPRD Sumut terkait proyek tambal sulam yang banyak makan korban langsung dilakukan RDP dan ditindaklanjuti hingga terselesaikan," ujar Riski.

"Sama hal dengan ini, nanti kita akan berkoordinasi dan melayangkan surat ke DPRD Provinsi dan Pemprov Sumut, karena pastinya ini menjadi perencanaan program pembangunan provinsi Sumut," sambungnya.

Saat disinggung soal tentang penerangan jalan di Tanjung Beringin, Riski menambahkan bukan hanya di daerah tersebut saja, namun masih banyak lagi di daerah lainnya, karena ini kewenangan Pemkab Sergai dan mungkin ini juga sudah masuk pokir teman-teman DPRD asal Dapil II.

"Kami siap mengawal, dan berkoordinasi dengan pemkab Sergai," ujar Riski.

Sedangkan soal bantuan sosial, disamping itu pasti terkait data. Namun ia menilai itu merupakan permalasahannya terkadang ditemukan di operator desa belum maksimal pendataan dan KTP yang tidak online.