Minyak Goreng

Dapat Tugas Baru dari Presiden Jokowi, Luhut Sutradarai Minyak Goreng

Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, peran Luhut dalam urusan ini

Editor: AbdiTumanggor
Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Rabu (2/2/2022). 

"Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," kata dia.

Diketahui, Luhut juga mengemban sejumlah jabatan dalam pemerintahan Jokowi, yaitu Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu, Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daua Mineral (ESDM) Ad Interim pada 2016 menggantikan Arcandra Tahar yang tersandung masalah kewarganegaraan ganda (Indonesia dan Amerika Serikat), Menteri Perhubungan Ad Interim menggantikan Budi Karya Sumadi yang sempat terinfeksi Covid-19, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi benih lobster.

LUHUT Jadi Sutradara, Manfaatkan Aplikasi

Sementara itu, Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, peran Luhut dalam urusan ini seperti sutradara yang membantu pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah.

Aplikasi yang dimaksud yakni Simirah milik Kemendag.

Melalui aplikasi tersebut, distribusi minyak goreng curah di pasar akan diterapkan menggunakan sistem pembelian berbasis KTP.

"Nah, kita ngembangin sistem baru lagi atau Simirah-nya diperkuat biar enggak hanya pakai KTP, tapi pakai NIK. Kata Pak Luhut NIK aja, makanya dibantuin," kata Oke, Senin (23/5/2022).

"Pak Luhut itu semacam sutradaranyalah, tapi pemimpinnya tetap Pak Presiden," tuturnya.

Oke menjelaskan, nantinya pembelian minyak goreng curah murah dilakukan dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pembelian tidak lagi menggunakan KTP karena pencatatannya antardistributor bisa tidak saling terhubung.

Dengan menggunakan NIK, nantinya bisa diketahui seseorang sudah beli minyak goreng di distributor mana saja.

"Jadi kalau NIK kayak PeduliLindungi. Dia beli di sana lalu di situ, akan ketahuan. Itu yang kami sempurnakan, itu kan cita-citanya, " kata Oke.

Sengkarut minyak goreng

Persoalan terkait minyak goreng sudah terjadi setidaknya selama lima bulan terakhir.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved