Untuk Simalungun Sejahtera, Bupati RHS Kenalkan Potensi Daerah ke Pemerintah Pusat dan Internasional

Bupati menjelaskan bahwa, jika jalan tersebut dapat segera ditangani maka konektivitas, akses antarkabupaten akan terintegrasi, dan akan tumbuh objek wisata-wisata baru di sepanjang pantai, yang pada gilirannya tentu akan mampu mendongrak ekonomi daerah dengan tumbuhnya bisnis-bisnis baru di sepanjang Pesisir pantai seperti UMKM maupun IKM (Industri Kecil Menengah).

Selanjutnya Bupati juga menjelaskan bahwa Simalungun memiliki pantai Danau Toba terpanjang kurang lebih 70 km.

"Di sepanjang pantai telah tumbuh kota kota wisata dan pusat pemukiman penduduk. Namun perkembangannya sangat lambat, hal ini berhubungan dengan akses jalan yang kondisi rusak berat,"kata Bupati.

Oleh karena itu, Bupati berharap adanya bantuan dari Kementrian PUPR yang di nakhodai oleh Menteri Basuki untuk membantu Kabupaten Simalungun dalam hal percepatan penangan jalan susur pantai Danau Toba.

Dalam menanggapi permohonan Bupati Simalungun tersebut, Menteri PUPR langsung memerintah Dirjen Bina Marga dan Kepala Balai Jalan Nasional Sumatera Utara untuk menindak lanjuti usul Bupati Simalungun.

Membangun Desa, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga didampingi Kadis PMPN Jonni Saragih dan Kabid Pemerintahan Nagori melakukan kunjungan silahturrahmi ke Kementerian Desa, Pembanguan Daerah danTransmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, Selasa (15/3/2022). Bupati kembali memperkenalkan potensi Simalungun.

Kehadiran Bupati bersama OPD-nya, diterima langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dr. (HC) Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd yang didampingi Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito S.Sos., M.Hl.

Topik yang bahas antara lain tentang payung hukum realokasi selisih penggunaan bantuan lagsung tunai (BLT) Desa yang tidak sampai 40 %. Bupati/Walikota diberi diskresi untuk realokasinya ke nagori lain atau kembali ke nagori awal dengan peruntukan prioritas lainnya.

Selain juga membicarakan tentang tanggungjawab pemilik hak guna usaha (HGU) terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan umum  di areal HGU antara lain dengan standard dan kwalitas jalan angkutan umum bukan angkutan produksi perkebunan dan harus dibuat aturannya

“Kita meminta dukungan Kemendes DPTT tentang pengembangan Desa Wisata dan dukungan program, kegiatan dan pembiayaan dari Kemendes DPTT tentang Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) dalam rangka permodalan dan pendampingan,”

Sebelumnya Bupati Simalungun memaparkan potensi desa di Kabupaten Simalungun kepada Mendes PDTT. Dalam pemaparannya, Bupati berharap adaya dukungan penuh dari Kemendes PDTT, dalam upaya menggali potensi desa di Simalungun.

Selain memaparkan potensi desa, Bupati juga berharap adanya atensi terkait penggunaan dana desa untuk pembenahan infrastruktur jalan antar desa supaya akses jalan antar desa bisa terintegrasi yang berdampak semakin mudahnya akses pengangkutan hasil pertanian desa untuk dipasarkan.(*)