Permintaan Tegas Wakil Gubernur Sumut, Pemuda Pancasila Jangan 'Nanduk' Jatah Lebaran

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah atau Ijeck meminta semua anggota Pemuda Pancasila di Sumatera Utara untuk tidak 'nanduk' jatah lebaran, atau membuat proposal minta dana ke masyarakat.

Sebab, sebelumnya sudah ada surat larangan mengenai masalah ini.

Hal itu ditegaskan Ijeck ketika menghadiri acara buka puasa bersama dengan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara daN DPD Partai Hanura, serta Asprov PSSI Sumut di Regale International Convention Centre, Jalan Adam Malik Medan.

"Saya sangat senang, kemarin ada larangan seluruh kader PP tidak dibenarkan membuat proposal meminta bantuan, tapi di Sumut Pemuda Pancasilanya malah memberi. Ini contoh yang baik buat kita semua," kata Ijeck, Minggu (24/4/2022).

Baca juga: Ketua Ranting Pemuda Pancasila Dibacoki, Polisi Belum Ungkap Motif Meski Pelaku Sudah Ditangkap

Ijeck yang merupakan keponakan dari Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Kodrat Shah ini mengatakan, karena sebentar lagi bulan Ramadan berakhir, maka dia meminta agar semua kader Pemuda Pancasila untuk memaksimalkan ibadah hingga akhir ramadan.

Mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Ijeck berharap Pemuda Pancasila untuk terus menjaga kondusifitas di Sumut.

"Kami menginginkan kondusivitas karena itu adalah amanah dari masyarakat. Pemuda Pancasila telah menunjukkan dukungannya, dan jangan terpancing dengan isu-isu yang ada," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Iqbal Hanafi Hasibuan mengatakan acara berbuka puasa ini untuk mempererat silaturahmi antar kader dan organisasi masyarakat di Sumut serta sebagai kegiatan sosial membantu sesama. 

Baca juga: Polrestabes Medan Buron Anggota Ketua PAC Pemuda Pancasila yang Culik dan Siksa Satu Keluarga

"Tahun ini ada sekitar 32 ton beras kami bagikan di Medan, Deliserdang dan Serdangbedagai dan hari ini ada 1.500 sembako yang diberikan kepada para kader juga anak yatim piatu. Perlu diketahui juga, dalam acara ini kami tidak melakukan penyebaran proposal bantuan semua ini berasal dari bantuan semua kader yang ada," katanya.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut, Kodrat Shah yang juga paman dari Wakil Gubernur Sumut mengatakan akan terus berupaya memperbaiki diri dan bermanfaat untuk sesama.

"Kita terus hijrah dari kurang baik menjadi lebih baik," katanya.

Hadir dalam kegiatan itu Kasdam I/BB Brigjen TNI Purwito Hadi Wardhono, Dandim 0201 Medan Kol.Inf Ferry Muzawwad, Kasdim 0201 Medan Letkol Inf Zainal Abidin Rambe dan Wakapolrestabes Medan AKBP Yudi.

Berkenaan dengan persoalan permintaan uang jatah lebaran ini, sempat viral adanya proposal dari ormas Pemuda Pancasila (PP) Ranting Cengkareng Timur, Jakarta Barat.

Proposal itu berisi permintaan dana.

Setelah kasus nanduk jatah lebaran pakai proposal ini viral, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sempat mengomentari masalah ini.

"Kalau hal tersebut termasuk pungli, jadi jangan diberikan. Silakan laporkan kepada kami maupun pihak kepolisian. Kalau mau memberikan, silakan kepada yang membutuhkan," ungkap Bobby Nasution, Kamis (21/4/2022).

Bobby Nasution mengatakan, para pengusaha boleh menolak kalau ada OKP yang minta jatah lebaran.

Para pengusaha diimbau untuk memberikan uang kepada orang yang lebih membutuhkan. 

"Saya sampaikan kepada pelaku usaha, kalau mau memberi, itu kepada yang membutuhkan. Namanya usaha berbagi rezeki itu perlu, tapi lebih perlu lagi melihat siapa yang diberikan dan membutuhkan," ujarnya.

Terkait permintaan THR kepada para pengusaha, Bobby mengatakan jika hal tersebut sudah berlangsung sejak lama.

"Saya rasa ormas-ormas yang berkedok minta THR itu hanya karena menjelang lebaran. Sebelum-sebelumnya juga selalu minta," kata Bobby.

Terkait hal ini, Bobby meminta kerja sama dengan para OPD untuk dapat menghilangkan kebiasaan buruk mengenai pihak ormas dalam permintaan THR kepada pengusaha.

"Jadi saya sampaikan sama-sama Pemko Medan bersama TNI/Polri dan kejaksaan untuk hilangkan kebiasaan di masyarakat kita terkait pungutan yang tidak diperlukan," pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial adanya sejumlah surat edaran permintaan dana Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2022 dari organisasi masyarakat (ormas) ke warga di Jabodetabek. 

Surat edaran permintaan dana THR itu di antaranya berasal dari ormas Pemuda Pancasila (PP) Ranting Cengkareng Timur, Jakarta Barat.

Menanggapi surat yang viral tersebut dalam dua hari belakangan, polisi memanggil pimpinan Ormas Cengkareng untuk dimintai keterangan.

Kapolsek Cengkareng, Kompol Ardhie Demastyo mengatakan pihaknya telah memanggil pimpinan ormas tersebut.

Hasilnya, pihak ormas mengakui surat itu dibuat dan diedarkan satu di antara anggota ormas.

Lebih lanjut, Ketua PAC Pemuda Pancasila Cengkareng, Heri Marsud alias Iwan, menyatakan akan memberikan sanksi kepada anggotanya.

"Sudah kami klarifikasi dan diberikan sanksi anggota ormas tersebut," tegasnya saat dikonfirmasi pada Rabu (20/4/2022).

Heri juga meminta maaf atas adanya surat edaran permintaan dana THR yang membuat gaduh dan resah masyarakat, khususnya di Cengkareng.

"Saya atas nama Ketua Ranting Cengkareng meminta maaf atas surat dan perintah yang beredar di masyarakat, terimakasih," ujarnya.

Tak lama setelah kasus ini muncul, beredar lagi surat yang ditandatangani Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila KPH Japto S. Soerjosoemarno untuk melarang semua anggota hingga ke tingkat ranting meminta-minta uang kepada masyarakat.(cr14/tribun-medan.com)