Kasus Stunting di Kabupaten Toba, Pemerintah Lakukan Berbagai Intervensi Turunkan Kasus

TRIBUN-MEDAN.COM,TOBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba berencana melakukan pemetaan dan analisis kondisi stunting di Kabupaten Toba.

Sebagai langkah awal pemetaan, Pemkan Toba melaksanakan pertemuan di ruang rapat Bappelitbangda Kabupaten Toba. 

Dalam pembukaan pertemuan tersebut, Wakil Bupati Toba Tonny M Simanjuntak menjelaskan perihal stunting yang terjadi pada umur awal anak. 

"Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) di samping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit," ujar Tonny M Simanjuntak pada Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Percepat Penurunan Stunting, Dinas P2KB Sumut: 2024 Target 14 Persen

"Juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan," sambungnya.

Menurutnya, upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. 

Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan.

"Perlu peran  sinergitas dari Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan dalam penanganan Stunting di daerah ini," sambung Wabup Tonny.

Baca juga: Deliserdang Raih 2 Penghargaan, Juara 1 PPD 2022 dan Pencegahan Stunting 2021

Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. 

"Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran dan pemantauan program atau kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin," ungkapnya.

Sementara Rizal Effendi yang merupakan Team leader Local Government Capacity Building For Acceleration Of Stunting Reduction (LGCB - ASR) Regional I Bangda Kemendagri menyampaikan agar kabupaten dapat mengambil peran dalam percepatan penurunan stunting.

Baca juga: Perintah Bupati Deliserdang untuk Mengatasi Stunting, OPD Wajib Inovasi Buat Program Startegis

"Yaitu dengan cara menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting, melaksanakan standar pelayanan minimal secara maksimal dan yang terpenting lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting," Rizal Effendi.

Sebagai peserta rapat, para camat dan seluruh perwakilan OPD yang ada di Kabupaten Toba.(cr3/tribun-medan.com)