Respons Puan Maharani Presidential Threshold Digugat ke MK, Refli Harun Singgung Kekuatan Oligarki

TRIBUN-MEDAN.com- Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang kini ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).  

Puan mengatakan tak ada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Di DPR revisi undang-undang sudah final tidak akan dibahas lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Ketua DPP PDIP itu berharap, agar keputusan terkait ambang batas pencalonan presiden tersebut bisa dihormati oleh semua pihak.

"Kita berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak," ujar Puan.

Untuk diketahui, sejumlah pihak menggugat aturan presidential threshold ke MK agar turun menjadi nol persen.

Beberapa di antaranya Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Refly Harun dan Rizal Ramli.

Kekuatan Oligarki Terlalu Kuat

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut, bahwa pengajuan tentang yudisial review Presidential Threshold atau ambang batas presiden sudah lama dilakukan.

Bahkan, tercatat sebanyak 13 kali yudicial review tidak pernah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Refly, tidak dikabulkan yudicial review itu oleh MK bukan karena argumentasi konstitusionalnya minim.

Tetapi, cengkraman dan kekuatan oligarki terlalu kuat, sampai kerelung kekuasaan Yudikatif.

Hal itu disampaikan Refly dalam sambutan diskusi yang mengambil tema 'Urgensi UUD 1945 Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju' secara virtual, Senin (13/12/2012).

"Saya bicara apa adanya, karena bagi oligarki, Presidential Threshold itu adalah tiket untuk memenangkan kontestasi secara mudah dan murah," kata Refly.

Refly bahkan menyebut, cara oligarki mempertahankan Presidential Threshold itu tidak hanya berlaku di tingkat Nasional.