Mau Berantas Mafia Tanah, Komisi II DPR RI Singgung Orang Dalam dan Pembenahan SDM Penegak Hukum

"Terkait pemberantasan mafia tanah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merespons dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan terhadap 2 kasus yang terkait dengan masalah tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menerima banyak pengaduan perkasa usai instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta jajarannya untuk memberantas mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Supardi menyampaikan pihaknya menerima laporan perkara terkait masalah tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

 "Oh banyak (pengaduan perkara) seluruh Indonesia banyak, banyak, ada banyak tadi saya lihat, cuman data sementara tapi kan belum final, yang pidana khusus, masuknya yang pidana khusus," kata Supardi di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/11/2021) malam.

Baca juga: Penyerangan Warga di Lahan Titi Papan, Diduga Libatkan Mafia Tanah dan Preman Bayaran

Supardi mengungkap perkara yang masuk ke korps Adhyaksa sudah masuk ke tahapan penyelidikan dan penyidikan.

Sebaliknya, ada pula kasus yang telah masuk ke meja persidangan.

"Di penyelidikan dan penyidikan, ada di penyelidikan ada yang sudah sidang malahan," jelasnya.

Supardi menyatakan Jaksa Agung juga telah memerintahkan jajarannya untuk fokus terlebih dahulu menghitung berapa perkara yang telah masuk ke penyelidikan maupun penyidikan.

"Iya jadi kita pun, saya sudah diperintahkan juga untuk menginventarisir seluruh perkara korupsi yang menyangkut seperti itu ya, terkait dengan mafia tanah itu seluruh Indonesia, ada berapa perkara sih penyelidikan, penyidikan, Pak Jaksa Agung konsen masalah itu, jadi saya barusan diperintahkan juga untuk menginventarisir," tukas Leonard.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wakil Ketua Komisi II DPR: Tidak Mungkin Ada Mafia Kalau Tak Bekerja Sama dengan 'Orang Dalam'