Ahok Ungkap Masalah di Proyek Kilang RDMP Balikpapan, Subholding Kilang Pertamina Bungkam

TRIBUN-MEDAN.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mengungkap bahwa ada masalah dalam pembangunan kilang RDMP Pertamina Balikpapan.

Masalah ini disampaikan Ahok melalui media sosialnya, Senin (27/9/2021) lalu. Ia menuliskan bahwa pembangunan akan terus berlanjut sesuai aturan tanpa mengeluarkan biaya tambahan.

"Diingatkan agar kontraktor segera menyelesaikan proyek dengan kualitas terbaik serta tanpa tambahan biaya yang bisa merugikan Pertamina, maupun nilai keekonomian proyek ke depannya. Kita mau proyek ini selesai dengan segala konsekuensinya, tetapi harus tetap sesuai aturan dan asas keadilan," tulis Ahok.

Pernyataan keras Ahok itu diduga dilandasi adanya temuan terbaru dari lembaga pemeriksa BPKP yang melakukan audit terhadap proyek RDMP Balikpapan. Proses audit BPKP dimulai sekitar awal Maret 2021, pada pertengahan Juni 2021 ada tiga konsorsium yang pernah ikut tender kilang RDMP Balikapapan diundang resmi oleh pemeriksa BPKP untuk klarifikasi.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, mengaku heran mengapa pihak PT Kilang Pertamina International (KPI) masih diam terkait soal temuan hasil audit BPKP terhadap proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

“Padahal, sejak Jumat 1 Oktober 2021 lalu, Pjs SVP Corporate Comunication and Investor Realtions Holding PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman sudah meneruskan pertanyaan CERI kepada pihak terkait,” kata Yusri, Rabu (6/10/2021)

"Anehnya, hingga hari ini subholding PT Kilang Pertamina tidak memberikan keterangan apa pun untuk menjelaskan apa benar beberapa temuan BPKP itu yang sudah menjadi pengetahuan publik," sambungnya.

Sebab, lanjut Yusri, yang menjadi pertanyaan CERI antara lain apakah benar pada pekan lalu BPKP telah melaporkan hasil audit investigasi terhadap proyek RDMP Balikpapan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang dihadiri Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina.

Menurut Yusri, inti dari sebagian laporan audit BPKP itu antara lain mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan kontrol atas konsorsium. Pada awalnya dalam dokumen-dokumen tender, SK Energy berposisi sebagai pimpinan atau leader konsorsium.

Lalu, di tengah perjalanan pelaksanaan proyek, SK Energy diketahui telah mundur dari konsorsium. Pimpinan konsorsium RDMP Balikpapan pun diketahui berubah menjadi Hyundai EC. "Infonya perubahan pimpinan konsorsium ini lah yang diduga kuat telah melanggar aturan tender," ungkap Yusri.

Sebelumnya PT. Pertamina pada tanggal 10 Desember 2018 telah menanda tangani kontrak EPC dengan Konsorsium SK Engineering & Contraction (leader) dengan anggotanya Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Nilai kontrak EPC saat itu mencapai USD4 miliar atau Rp57, 8 triliun untuk pembangunan Inside Battery Limit (ISBL) dan Outside Battery Limit (OSBL).

Sementara itu, lanjut Yusri, dari audit internal dan audit BPKP itu juga mengungkapkan adanya pemberian cash advance atau pembayaraan di muka dari Pertamina kepada konsorsium.

"Karena di dalam PQ tidak ada cash advance ini, sehingga kebijakan itu melanggar ketentuan dan tidak memiliki dasar hukumnya," beber Yusri Usman.

Audit itu menurut Yusri juga mengungkap adanya peningkatan capital expenditure (capex) proyek RDMP yang signifikan diakibatkan persetujuan berkali-kali atas Change Order yang tidak didasari oleh alasan teknis maupun perencanaan dan hukum yang sesuai ketentuan berlaku.