Membenahi Pendidikan Berarti Merdeka

Bagi daerah atau sekolah yang merasa tidak cukup dengan standar minimal tadi bisa mengembangkannya sesuai kebutuhan. Kemerdekaan semacam ini sekaligus dimaksudkan untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi sekolah dan peserta didik. Kemeredakaan ini juga bisa dimaknai sebagai bagian dari upaya menanamkan semangat demokratisasi di bidang pendidikan.

Sangat Cocok

Karena sesuatu hal tak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sudah punya kemampuan untuk menerobos pasar kerja, baik di luar maupun dalam negeri. Sebab, mereka sudah memiliki kemampuan minimal di jenjang tersebut dan berkompeten.

Meski tak sama dengan life skills – jika dilaksanakan secara benar – sangat cocok untuk saat ini dan mendatang. Mengapa tidak, jumlah angkatan kerja yang menganggur cukup krusial untuk jadi perhatian serius.

 Paulo Freire, pendidikan yang membebaskan. Karena pendidikan yang membebaskan ini, peserta didik dapat mengikuti pendidikan sesuai kebutuhannya, bukan mengejar angan-angan. Artinya, peserta didik dapat menyesuaikan diri antara kebutuhan pendidikan dengan kemampuan, baik ekonomis maupun akademis. 

Jadi, siswa-siswi yang telah tamat punya kompetensi di tiga bidang tersebut. Karena hal ini akan semakin meningkatkan semangat persaingan yang sehat. Bersebab persaingan yang sehat itu pulalah minat belajar akan semakin tinggi. Hasilnya tentu, lahirnya SDM-SDM berkompeten di bidangnya masing-masing. Kalau lulus semua - tetapi karena dikatrol – bagaimana  mungkin timbul semangat persaingan.

Perubahan paradigma lainnya pada orientasi peserta didik.. Jika dulu, pencari kerja menyatakan diri: saya lulusuan ini. Sekarang mereka mengatakan: saya bisanya ini. Kalau mereka tidak punya keahlian – meski sarjana – mungkin tidak akan mendapat kesempatan kerja sebagaimana yang diharapkan.

Sekaitan dengan angkatan kerja menganggur, hal ini tidak semata karena iklim investasi yang tidak kondusif, juga faktor kompetensi. Dari iklan lowongan kerja di media massa, 80 persennya membutuhkan pelaku, bukan pemikir. Sementara, lulusan-lulusan perguruan tinggi, lebih banyak yang hanya mempersiapkan diri sebagai pemikir.

Karena itu, seyogianya tidak hanya mengantarkan tamatan lulus. ke perguruan tinggi, SMP ke SMA, juga memperoleh kesempatan kerja. Kita berkeyakinan, jenjang pendidikan mulai SMA ke atas, tidak akan menambah deretan pengangguran karena sudah kompeten.

Proses rekrutmen khususnya pegawai negeri sipil (PNS), Polri dan ABRI, hendaknya dilakukan dengan fair, bukan karena faktor 3D (deking, duit, dan dukun). Bila hanya pihak sekolah, siswa dan orangtua siswa-siswi saja yang melakukan perubahan paradigma, niscaya akan ada di atas kertas saja. Sebab, untuk apa berpayah-payah belajar, toh semuanya bisa dicapai dengan 3D tadi.

Alangkah baiknya, jika ujian CPNS (Calon Pegawai Neregeri Sipil) dilakukan dengan transparansi pula. Caranya, hasil ujian diperiksa di depan peserta dan langsung diumumkan sehingga prosesnya diketahui semua pihak. Selesai ujian langsung diumumkan, sehingga tidak terjadi saling curiga mencurigai antara sesama anak bangsa. Ayo, siapa berani?!***

Oleh: Winja Kumari, M.Pd. (Dosen di STAB Bodhi Dharma)