Komite III DPD RI Dukung Sumatera Utara Menyiapkan 300 Hektar untuk Sport Center PON XXI

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Afifi Lubis menyatakan, Sumatera Utara (Sumut) sangat siap lahir dan batin menjadi tuan rumah PON XXI 2024.

Kami harus berhasil dari aspek penyelenggaraan dan prestasi; bersaing dengan atlit-atlit dari Pulau Jawa. Kami yakin karena pimpinan kami tipe petempur.

Hal ini disampaikan Sekda pada kegiatan Rapat Kerja Daerah Komite III DPD RI dalam Rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya kesiapan Sumut sebagai tuan rumah PON XXI, di kantor gubernur Sumut (27/ 09/2021).

Kadispora Provinsi Sumut, Ardan Noor menyatakan, sebagian venue atau sport center merupakan peninggalan PON Ketiga Tahun 1953. Venue itu seluas 300 hektar, 200 hektar untuk venue, dan 100 hektar untuk area komersial yang bisa dikelola swasta. Hasil pengelolaan 100 hektar venue itu untuk membiayai 200 venue lainnya.

Lokasi venue atau stadion yang akan menjadi ketiga terbesar di Asia Tenggara itu, dekat dengan Bandara Kualanamu. Di lokasi ini rencananya akan dibangun rumah sakit dan mall, khusus untuk atlit.

Menurut Ardan Noor, Pemda sadar bahwa area yang berpola kelapa sawit itu membutuhkan perawatan. Diharapkan, setelah even PON XXI selesai, venue dan sport center tetap terpelihara dan tidak menimbulkan masalah hukum setelahnya.

“Saat ini baru dalam tahap komunikasi dengan beberapa inverstor, kami belum mulai membangun,” katanya. Pembangunan sport center itu diharapkan mendapatkan APBN.

Perwakilan dari KONI Sumut Budi Valianto menyatakan, KONI fokus ke pembinaan prestasi atlit. Dan diharapkan DPD mampu menyatukan KONI dan KOI. Penyatuan itu akan positif bagi pembinaan atlit, khususnya saat mengirim atlit ke luar negeri.

Amansyah dari cabang olahraga squash berharap agar cabang olahraga squash bisa ditandingkan di PON XXI mendatang. Di PON XX 2021 Papua tidak ditandingkan karena masalah ketersediaan lapangan.

Ketua Cabor Muatai, Antoni Rajagugguk menyatakan, olahraga muatai termasuk kategori olahraga mahal. Di Sumut, olahraga ini dimulai tahun 2014 di Sumut, dengan 5 orang atlit, 4 putri dan 1 putra. Dia memohon bantuan peralatan olahraga muatai, dan semoga PON XXI di Sumut dan Aceh tidak tertunda waktunya.

Sekretrasis Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumut, Ismail menuturkan, panitia PON Sumut bekerja keras untuk membangun sarana di atas lahan yang sudah disiapkan provinsi. Diharapkan bantuan dana dari APBN. Waktu 3 tahun, waktu yang sangat singkat untuk membangun venue.

Sementara M. Rifai, dari Cabor Taekwondo memaparkan, selain persiapan sarana, memperbanyak kompetisi adalah cara efektif untuk meningkatkan prestasi atlit Sumut. Karena itu, ia memohon agar para senator bisa mendorong para sponsor dari swasta untuk berkontribusi dalam peningkatan prestasi olahraga.

Beberapa senator memberi pernyataan dan juga pertanyaan. Ketua Tim Kunker, Prof. Sylviana Murni, dalam sambutannya mengingatkan bahwa DPD RI siap menampung masukan terkait kesiapan Sumut dalam PON XXI mendatang. “DPD juga akan berjuang melobi kementerian-kementerian terkait untuk pendanaan kegiatan PON ini,” tegasnya.

Hasan Basri, Senator Kalimantan Utara menanyakan, berapa atlit Sumut dalam PON XX? Upaya Sumut dalam menyiapkan atlit bertarap nasional dan internasional? Kordinasi KONI dengan kementerian terkait? Apa saja kendalanya?

Muslim M. Yatim, Senator Sumatera Barat menyatakan, pembangunan 300 hektar tidak sederhana, dan pasti membutuhkan biaya besar. Seandainya APBN tidak bisa, apa langkah Pemda?