Megawati Kritik Mobil Dinas Pejabat, Bupati Humbahas Ikutan Beli Mobil Dinas Mewah Didukung DPRD

"Mobil yang ada itu mbok dipake aja dulu, gitu lho. Banyak alasannya, nggak ini karena sudah ada anggaran untuk beli mobil baru setelah lima tahun bla bla bla," kata Megawati.

Megawati lalu mencontohkan ketika dirinya menjabat sebagai presiden Republik Indonesia.

Ia mengatakan ketika itu ia tidak pernah dan melarang menteri-menterinya untuk membeli mobil baru.

"Waktu saya presiden, tidak pernah saya beli mobil. Menteri-menteri saya pakai mobil itu-itu saja. Saya tidak bolehkan. Tidak, anggarannya ntar dulu. Dialihkan saja," kata dia.

Ia pun mempertanyakan motif para pejabat tersebut.

"Jadi maunya kita itu opo to sebagai pemimpin? Gitu lho. Mau mejeng kah atau benar mau membaktikan diri dari sisi pemerintahan republik Indonesia ini?" kata dia.

Megawati kemudian menyinggung terkait para pejabat yang lupa diri ketika telah terpilih menjadi pemimpin.

"Karena orang bisa berubah lho. Tadinya berniat baik tapi setelh mulai melihat kursinya, kalau orang Jawa bilang mentul-mentul, kursinya tidak bobrok, enak, wah kok rupanya enak juga ya, lupa diri, ada," kata Megawati.

Mobil Dinas Mewah Bupati-Wakil BUpati Humbahas

Terkait pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang bernilai sekitar Rp 2,6 Miliar juga tengah santer dibicarakan publik.

Soal pembelian mobil dinas baru tersebut, Ketua DPRD Humbang Hasundutan Ramses Lumban Gaol menjelaskan bahwa telah dianggarkan pada RAPBD Tahun 2020.

Sehingga, ia menegaskan bahwa pembelian mobil dinas tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Itu telah ditampung di RAPBD tahun 2020. Peruntukannya untuk bupati dan wakil bupati terpilih. Jadi tidak ada masalah. Soal sudah dibeli atau belum, saya belum tahu. Itu bisa langsung ditanyakan kepada pihak pengadaan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Humbahas Ramses Lumban Gaol saat dikonfirmasi tribun-medan.com pada Kamis (26/8/2021).

“Setelah itu memang ada refocusing di dana DAU sebanyak 8 persen kan. Itu sudah selesai. Jadi enggak ada soal sebenarnya dalam pengadaan mobil dinas tersebut,” sambungnya.

Dari penuturannya, ia mengakui bahwa penolakan pembelian mobil dinas tersebut terdengar di tengah masyarakat.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa aturan pengadaan mobil dinas yang dinilai mewah tersebut tidak bertentangan dengan hukum.