Asrama Haji Medan Jadi Fasilitas Isolasi, Pemprov Siagakan 16 Dokter dan 34 Perawat

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan 16 orang dokter dan 34 orang perawat untuk ditempatkan di Asrama Haji Medan.

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Petugas merapikan tempat tidur jemaah calon haji di Asrama Haji Medan, Rabu (10/7/2019). Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi Medan siap menyambut jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan tiba pada Kamis (11/7). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menempatkan 16 orang dokter dan 34 orang perawat untuk ditempatkan di Asrama Haji Medan.

Sebab, rencananya pada Selasa (10/8/2021) Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi akan mulai mengoperasikan Asrama Haji Medan yang berada di Jalan AH Nasution sebagai tempat isolasi terpusat.

"Kita siapakan di sana 16 dokter tapi yang baru ada saat ini 10 dokter. Dan 34 perawat atau bidan untuk melayani atau menangani saudara-saudara kita yang melakukan isolasi mandiri," kata Edy, Senin (9/8/2021).

Asrama Haji Medan, sebut Edy, boleh ditempati oleh pasien Covid-19 yang memiliki gejala ringan maupun bergejala sedang

"Dikhususkan kepada orang-orang gejala ringan maupun yang tanpa gejala," ujar mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Menurut Edy, untuk pengoperasional awal, hanya 400 unit tempat tidur yang disediakan di Asrama Haji Medan dari rencana 1.000 unit tempat tidur.

Ia berharap, jumlah itu mampu menekan angka bed occupancy rate (BOR) di Sumut. Bahkan bisa menekan angka penularan Covid-19 di Sumut yang belakangan melonjak.

"BOR kita hari ini 64 persen. Mudah-mudahan kasus Covid-19 bisa melandai," ucapnya. 

Terkait obat-obatan, orang nomor satu di Pemprov Sumut itu sudah melaporkan kepada pemerintah pusat untuk menambah ketersediaan obat-obatan Covid-19.

Sebab, kasus Covid-19 di Sumut terus meningkat, bahkan sempat menembus 2 ribu kasus positif Covid-19 per hari. Sehingga untuk mengantisipasi kekosongan obat, maka Pemprov Sumut meminta jaminan agar stok obat-obatan di Sumut turut menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Bukan hanya Sumut. Kita dengan kondisi terkonfirmasi yang begitu besar di Indonesia ini, pasti banyak membutuhkan obat. Itu yang sudah kita berikan masukan kepada pusat. Karena obat-obat ini bukan kewenangan daerah. Untuk itu sudah kita sarankan, kita usulkan keberadaan obat ini harus cukup," pungkasnya. (ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved