Bachtiar Ja'far Sempat Enggan Ditunjuk jadi Wali Kota Medan, Akhirnya Dipercaya Menjabat Satu Dekade

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah kerabat dan keluarga mendatangi rumah duka meninggalnya Wali Kota Medan ke-13, Kolonel Pur H Bachtiar Ja'far di Komplek Griya Riatur Indah, Medan, Selasa (3/8/2021).

Tokoh kharismatik Melayu ini tutup usia 82 tahun di Medan, sekitar pukul 08.00 WIB.

Silih berganti, kerabat keluarga mendatangi rumah duka mantan Wali Kota Medan Periode 1990-2000 ini. Termasuk Bobby Afif Nasution, wali kota yang menjabat saat ini datang memberikan penghormatan kepada almarhum.

Sosok almarhum bagi kerabat dan keluarganya adalah pemimpin yang menjadi teladan.

Darma Falah Bin Haji Armansyah Djafar, sepupu kandung almarhum mengatakan, selama menjadi wali kota Ja'far tidak membeda-bedakan mana keluarga yang berada dan yang berekonomi pas-pasan.

Menurutnya, Bachtiar tidak juga memanfaatkan kekuasaannya untuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) selama menjabat sebagai Wali Kota Medan.

"Bisa dicek, kami tak ada namanya yang dikasih posisi atau jabatan-jabatan strategis. Dia enggak suka KKN. Enggak ada lah istilah famili. Boleh dicek enggak ada nama sepupu jadi pegawai," ujar Falah yang merupakan anak kandung dari abang almarhum.

Almarhum lima bersaudara, dan merupakan anak ke tiga. Sedangkan ayah Darman adalah kakak kandung almarhum yang paling tua.

Menurut Darma Falah, sesuai cerita neneknya, almarhum sudah terbiasa mandiri. Setelah tamat dari SMA N 2 Medan, ia langsung merantau ke Jakarta, dan berhasil menggapai cita-citanya masuk AKABRI meski pada tahun pertama tidak lulus.

"Dulu dia ngajak abangnya, ayah saya, ke Jakarta setamat SMA. Tapi, ayah saya enggak mau dan sekolah kedokteran di sini. Dan dia, jadi tentara di Jakarta. Dia berhasil jadi Kopasus," sebut Darma Falah.

Ia menceritakan, Bachtiar sempat merasa enggan diminta oleh Kasad TNI untuk menjadi Wali Kota Medan.

Ketika itu, almarhum pun berdiskusi dengan abangnya, Armansyah Djafar, dan akhirnya bertugas ke Medan. Jabatan sebagai wali kota pun diembannya selama satu dekade.

Saat itu, kantor-kantor pemerintahan di Kota Medan masih banyak yang menyewa gedung. Lambat laun, di kepemimpinan almarhum dibangunlah perkantoran untuk lembaga pemda.

Pembangunan kantor-kantor dianjurkan almarhum dari sumbangan-sumbangan pemborong yang ingin memberi fee kepadanya.

"Dia dulu ditawari fee oleh pemborong-pemborong jalan. Tapi dia enggak mau dan langsung bilang bangun kantor saja biar bisa dinikmati sebagai fasilitas umum," terang Darma Falah.