Bisnis Vaksin

Ungkap Bisnis Vaksin, Ribka Tjiptaning Penulis Buku Aku Bangga jadi Anak PKI Kerap Kritik Jokowi

Ribka Tjiptaning Proletariyati adalah sosok fenomenal dan juga politisi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah

Editor: Array A Argus
TRIBUN JATENG
Kolase foto Presiden RI Joko Widodo dan Ribka Tjiptaning Proletariyati 

TRIBUN-MEDAN.COM,-Ribka Tjiptaning Proletariyati. Sosok politisi PDI Perjuangan ini memang cukup fenomenal.

Penulis buku "Aku Bangga jadi Anak PKI" ini kerap mengkritisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, terlebih-lebih soal urusan vaksin.

Saat menggelar rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (12/1/2021) lalu, Ribka Tjiptaning Proletariyati menyebut belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Dia tegas rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

Baca juga: Muncul Perpres Baru Jokowi, Gawat Ribka Tjiptaning dan Para Penolak Vaksin Dibayangi Ancaman Penjara

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin dan mempertanyakan pergantian menteri kesehatan pada momentum pengadaan vaksin Covid-19
Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin dan mempertanyakan pergantian menteri kesehatan pada momentum pengadaan vaksin Covid-19 (Istimewa via kompas.tv)

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."

"Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.

Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Baca juga: SUASANA PEMAKAMAN Istri Menteri Yasonna Laoly, Elisye W Kataren, Dihadiri Kerabat dan Petinggi PDIP

"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin,"

"Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya."

Sumber: Tribun Manado
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved