Mangasi Tua Purba, Mantan Ketua KPU Siantar, Berorganisasi Sejak di Bangku Perkuliahan

Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMP RK Bintang Timur tahun 1991.

Mangasi mendapat gelar sarjana hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Khatolik (Unika) St Thomas Sumatera Utara, Medan tahun 2006.

Di bangku perkuliahan, Mangasi Tua Purba cukup aktif di sejumlah organisasi. Sebelum reformasi, persisnya hingga tahun 1997, ayah dari Agrilya itu merupakan fungsionaris SMPT Unika St Thomas.

Periode tahun 1999 - 2001, dia dipercaya sebagai Sekretaris DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan.

Kariernya di GMNI melaju, seiring dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai Wakil Ketua Korda GMNI Sumut tahun 2001 - 2003.

Di GMNI, perjalanan kariernya terus menanjak. Dimana, dari tahun 2003 - hingga tahun 2005, Mangasi merupakan Presidium GMNI.

Dari GMNI, ia aktif di organisasi yang fokus memberikan bantuan hukum dan hak azasi manusia (HAM). 

Tepatnya tahun 2006, dia percaya sebagai Plt PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia) Sumatera Utara.

Melalui organisasi ini, Mangasi cukup vokal dalam menyikapi HAM dan penegakan hukum.

Baca juga: Sekeluarga Bandar Sabu, Mulai dari Ibu, Istri, Menantu, hingga Mertua, Polisi Amankan Sabu 6,7 Kg

Tahun 2019 hingga sekarang, sebagai Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Siantar.

Dan di tahun yang sama dan juga hingga saat ini, ia terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Sementara itu, riwayat pekerjaan yang pernah ditekuni Mangasi Purba SH cukup mengesankan.

Selain pernah menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Siantar periode 2013 hingga 2018, Mangasi juga pernah bekerja sebagai Koordinator Program Monitoring Sipol dan Ekosob pasca MoU Helsinki di Provinsi Aceh pada tahun 2007. Saat itu PBHI Sumut bekerja sama dengan PBHI Nasional.

Pekerjaan lain yang pernah ditekuninya, diantaranya; Staf di Yayasan Handal Mahardika Medan Tahun 1998.

Kemudian menjadi bagian dari Tim Survey Desa-desa Tertinggal di Kabupaten Karo, yang diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2002.