Gubernur Anies Diminta Tanggung Jawab soal Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Wagub Riza Patria Bicara

TRIBUN-MEDAN.com- Program rumah DP nol Rupiah gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbelit masalah hukum, yakni kasus korupsi pembelian lahan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi sasaran karena dianggap paling bertanggung jawab. Tapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pasang badan.

• BERITA FPI HARI INI Rizieq Shihab Diminta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Permintaan pada Hakim

Ahmad Riza Patria buka suara soal pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut Gubernur Anies Baswedan menjadi yang paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi pembelian lahan rumah DP 0 rupiah.

Ariza menyebut, eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama soal pembangunan di ibu kota.

"Saya belum paham maksud Ketua DPRD menyampaikan demikian, yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama antara eksekutif dengan legislatif," ucapnya, Senin (15/3/2021).

• Terjawab BLT Maret 2021 Kapan Cair Tanggal Berapa? Cek Nama Anda Penerima atau Tidak

Politisi Gerindra ini menambahkan, dirinya bersama dengan Anies dan para legislatif Kebon Sirih memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

"Semua sudah diatur sesuai peraturan perundang-undangan, tidak ada yang salah. Semua punya tugas dan fungsi yang diatur oleh UU," ujarnya di Balai Kota.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan menjadi pihak paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi pembelian lahan yang menjerat Dirut Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Pasalnya, program rumah DP nol Rupiah itu dirancang oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Baca juga: Lama Menghilang, Jamal Mirdad Mendadak Tulis Pesan Haru Untuk Nana Mirdad: Mohon Tuntun di Jalan-Mu

Bahkan, Anies juga menerbitkan aturan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program unggulannya semasa kampanye dulu.

"Ya gubernur (paling bertanggungjawab), dia tahu ko (soal pembelian lahan. Pengesahan itu ada ditangannya BUMD dan eksekutif," ucapnya, Senin (15/3/2021).

"Kemudian dibuatlah Pergubnya, poin ini poin itu sampai perencanaan, itu ada Pergubnya," tambahnya menjelaskan.

Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, ia menyebut, dirinya hanya bertugas mengesahkan anggaran yang diajukan oleh Anies.

Untuk itu ia mengaku tak tahu menahu soal pembahasan anggaran pembelian lahan rumah Dp nol di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur itu.

"Saya enggak ngerti (soal anggaran pembelian lahan), fungsi saya hanya megang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujarnya di gedung DPRD DKI.