Breaking News

4 Hari Jelang Pilkada di Sumut

BREAKING NEWS: Daerah Rawan, Polda Sumut Berangkatkan 713 Personel ke Kepulauan Nias Amankan Pilkada

Dirinya juga berharap, masyarakat cermat dalam menentukan pilihan dan tidak menimbulkan berita bohong selama proses Pilkada.

Penulis: Satia |
HO / TRIBUN MEDAN
Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin pimpin apel pergeseran pasukan (Serpas) dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2020 di lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sabtu (5/12/2020). 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin melepaskan keberangkatan 713 personel, yang ditugaskan atau Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Kepulauan Nias  dalam membantu pengamanan Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Sebab, Polda Sumut memetakan bahwa Kepulauan Nias rawan akan terjadi kerusuhan jelang Pilkada, pada 9 Desember mendatang.

Irjen Pol Martuani Sormin tidak ingin adanya gesekan terjadi di masyarakat, akibat berbeda pilihan. Untuk itulah, ia berharap masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan dan tidak melakukan kerusuhan dengan cara menyebarluaskan berita bohong.

Dalam arahannya, Martuani meminta kepada jajaran personel Polda Sumut agar netral dan tidak berpihak kepada siapapun pasangan calon bupati dan wali kota. Ia juga meminta kepada jajaran tidak terlibat dukung mendukung, apalagi sampai berfoto dengan pasangan calon. Jika ketahuan, akan ada sanksi tegas yang dikeluarkan. 

"Tadi sudah saya pesan kepada anggota, untuk berfoto saja kepada siapapun (calon kepala daerah) tidak boleh," kata dia, usai memimpin apel pergeseran pasukan (Serpas) dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2020 di lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sabtu (5/12/2020). 

Hal ini menunjukan bahwa Polri khususnya Polda Sumatera Utara netral untuk pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

"Artinya menjamin netralitas untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah," terangnya. 

Ia menyampaikan ada sanksi tegas terhadap anggota Polda Sumut yang kedapatan tidak netral dalam Pilkada, bahkan hingga pemecatan juga bisa diberikan. "Sudah pasti ada sanksinya," ucapnya. 

Menurutnya, siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah nantinya, itulah yang terbaik menjadi pemimpin kepala daerah. "Siapapun yang terpilih Itulah putra putri terbaik di Sumut," jelas Martuani. 

Untuk di Sumut sendiri, Polda mencatat ada sebanyak 21.000 Tempat Pemilihan Suara (TPS), tersebar di 23 kabupaten/kota. Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, keempat daerah tersebut, yakni Kepulauan Nias, Kota Medan, Tapanuli Selatan dan Humbang Hasundutan (Humbahas). 

"Kemudian yang kedua adalah Kota Medan. Ketiga Tapanuli Selatan dan yang keempat Humbang Hasundutan (Humbahas). Meskipun di sana lawan kotak kosong, tapi kelihatannya ada dinamika politik yang luar biasa," kata dia.

Untuk mengantisipasi adanya gesekan jelang Pilkada, Polda Sumut sudah menjalani kerjasama dengan Kodam I/BB. Di mana, tujuannya untuk mengamankan seluruh lokasi yang dianggap rawan kerusuhan.

Dirinya juga berharap, masyarakat cermat dalam menentukan pilihan dan tidak menimbulkan berita bohong selama proses Pilkada.

Dengan cermat, pastinya masyarakat akan mendapat sosok wali kota dan bupati, yang bisa bekerja untuk melayani masyarakat.

"Dan himbauan saya, siapa pun yang terpilih jadi bupati atau walikota itu adalah putra terbaik Sumatera Utara," pungkasnya. 

(Wen/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved