Setelah Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak jadi Pengurus MUI 2020-2025, Ini Aktivitas Mereka

Dirinya bahkan mengaku tidak mengikuti Munas MUI ke-10, meski pada kepengurusan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

"Dari awal saya memang tidak bersedia, dan juga tidak ikut Munas padahal sebagai Ketua Dewan Pertimbangan juga formatur," ucap Din saat dikonfirmasi, Jumat (27/11/2020).

Din mengatakan dirinya sudah lama berkecimpung di MUI.

Mulai dari menjabat sebagai sekretaris umum hingga ketua umum.

Sehingga dirinya tidak bersedia bergabung lagi di MUI.

Ketidaksediaan tersebut, bahkan telah diungkapkan Din dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI terakhir.

"Saya sudah lama di MUI, pernah jadi Sekretaris Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Umum, dan Ketua Dewan Pertimbangan. Dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan sudah saya nyatakan tidak bersedia," ucap Din.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai ada penggeseran terhadap pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap pemerintah pada kepengurusan MUI yang baru.

"Saya melihat orang yang keras terhadap pemerintah itu sepertinya digeser," ujar Ujang kepada Tribunnews.com, Jumat (27/11/2020).

Ujang menyoroti tidak masuknya nama-nama yang selama ini berseberangan dengan pemerintah seperti Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain.

Menurut Ujang, friksi yang terjadi dalam konteks dukung mendukung atau berseberangan dengan pemerintah dalam sebuah organisasi seperti MUI, adalah hal yang wajar.

Jajang melihat ada perbedaan sikap, sehingga Din dan Tengku Zul tidak dimasukan dalam kepengurusan MUI saat ini.

"Posisi Din Syamsuddin dengan Tengku Zulkarnain. Posisinya yang ingin menjaga jarak dan mengkritisi pemerintah. Tapi di saat yang sama, pengurus-pengurus MUI mungkin yang dalam tanda petik lebih nyaman bersinergi dengan pemerintah gitu. Oleh karena itu nama Din Syamsuddin hilang dan digeser," kata Ujang.

Dirinya menilai bisa saja terjadi gerakan pembersihan kelompok yang kritis terhadap pemerintah di dalam MUI.

Menurutnya MUI sebagai sebuah organisasi juga turut berpolitik. Meski politik yang dikedepankan ulama di MUI adalah berkeadaban dan mengutamakan etika.