Kota Medan Masuk Daerah Rawan Pilkada Serentak 2020, Ini Penjelasan Kapolda Sumut

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara bersama KPU dan Bawaslu Sumut melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan Komisi II DPR RI di Pendopo Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Medan, Senin (23/11/2020).

Rakor tersebut membahas perkembangan terkini jelang pelaksanaan Pilkada Serentak di Sumut yang berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin.

Martuani menyatakan pihaknya telah memetakan sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak tersebut.

Seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Nias dikategorikan sebagai daerah rawan, bersama Medan dan Humbang Hasundutan (Humbahas).

"Seluruh kabupaten/kota di Nias kami kategorikan sebagai daerah rawan karena berlokasi jauh di kepulauan. Humbahas karena munculnya gerakan relawan kotak kosong, Medan soal ketatnya persaingan paslon," sebut jenderal bintang dua tersebut.

Langkah antisipasi yang sudah dilakukan, yakni melakulan pergeseran personel lebih awal ke Nias, yakni dari Satuan Brimob dan personel yang bertugas di dua polres di kepulauan tersebut.

Sebab lima kabupaten/kota yang ada di Nias turut melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

"Untuk Kota Medan, kami sudah latihkan bersama TNI. Bila terjadi konflik personel polres terdekat yang tidak melaksanakan Pilkada akan memback-up Pilkada Kota Medan. Begitu juga di Humbahas dan polres-polres lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebutkan bahwa Sumut merupakan provinsi yang secara presentasi daerahnya paling banyak melaksanakan Pilkada Serentak tahun ini.

Meski demikian ia berharap, pelaksanaan pilkada di 23 kabupaten/kota di Sumut bisa berjalan aman dan lancar.

"Jadi kami ingin Sumut menjadi contoh preseden baik. Walau daerah terbanyak dan saat ini sedang pandemi covid-19 tapi bisa berjalan dengan sukses," ucap politisi Partai Golkar tersebut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengungkapkan, bahwa menjelang 9 Desember 2020, komunikasi forkopimda dengan KPU dan Bawaslu Sumut terus berjalan.

Upaya pencegahan penyebaran virus corona pun tetap dilakukan secara maksimal.

"Kepatuhan rakyat kita, paslon cukup baik. Walaupun masih ada yang melanggar protokol keseharan. Tapi sudah kami atasi," kata Edy.

(ind/tribun-medan.com)