Permasalahan Air Minum Tak Kunjung Selesai di Samosir, Warga Masih Kesulitan Saat Kemarau Tiba
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Samosir Saut Manotas Manik.
Penulis: Maurits Pardosi |
"Antisipasi Pemda, minimal mengerahkan Damkar untuk menyuplai air ke desa-desa. Kalau dulu itu, penyuplaian itu pada musim kemarau pada bulan April hingga Juli. Tapi kalau sekarang, enggak tentu lagi,"
"Kita melibatkan dinas terkait; Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dimana air itu akan diuji apakah layak apa enggak diminum masyarakat," sambungnya.
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dilakukan dari dana APBN telah memenuhi penyaringan yang lebih panjang sehingga bisa digunakan.
Saat ini di kawasan Pangururan dan Simanindo dan pinggiran Danau Toba pengadaan air minum telah ada dan dilakukan dengan filtrasi yanng lebih terjamin bahkan ditambahkan dengan bahan lain sehingga air yang diproses dari Danau Toba tersebut dapat digunakan oleh masyarakat.
"Dan juga memang dalam pembangunannya harus sesuai dengan prosedurnya. Ada penyaringannya; ada Saringan Pasir Lambat (SPL) untuk yang manual, kalau SPAM dari APBN itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan penyaringan dan juga ditambahkan dengan bahan-bahan lain agar bisa diminum," sambungnya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal pembangunan jalan lingkungan yang ada di Kabupaten Samosir.
"Iya, perencanaan itu dimulai dari Desa, musrembang desa, rembuk desa, dari kecamatan sampai kabupaten. Terus ada juga yang dari hasil reses DPRD. Ketika mereka reses, mereka menampunglah. Bukan hanya masalah jalan, semuanyalah," ungkapnya.
Pembangunan jalan ataupun fasilitas lain di masyarakat itu juga bisa melalui adanya kunjungan DPRD ke lapangan.
Dari lapangan, mereka mendapat aspirasi masyarakat dan kemudian ditampung dan dibicarakan hingga pembangunan terjadi sesuai dengan dana yang tersedia.
"Pokoknya semua lini lah yang disampaikan masyarakat saat DPRD sambangi masyarakat. Ada yang menyinggung SKPD, Tarukim, dan semualah. Semuanya itu langsung disampaikan ke Badan Perencanaan dan sebagian langsung disampaikan ke dinas," lanjutnya.
"Hal itu dibahas juga dalam musrembang Bupati dan itu semua aspirasi tersebut dipenuhi sesuai dengan dana yang ada," pungkasnya.
(cr3/tribun-medan.com)