Permasalahan Air Minum Tak Kunjung Selesai di Samosir, Warga Masih Kesulitan Saat Kemarau Tiba

TRIBUN-MEDAN.com, SAMOSIR - Fenomena musim kemarau di Samosir menjadi ketakutan bagi masyarakat Samosir sebab akan berpengaruh terhadap penyediaan air di Samosir, khususnya di kawasan pengunungan Pulau Samosir. 

Dengan demikian, banyak masyarakat yang mempersoalkan perihal pengadaan air minum di kawasan Samosir. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Samosir Saut Manotas Manik. 

"Jelas, permintaan masyarakat secara khusus di Pulau Samosir, seperti di kawasan kantor kita ini daerah pegunungan. Topografinya memang memperlihatkan susah mendapatkan air karena tidak sumber air di pegunungan, hanya mengandalkan pompa dari Danau Toba," ungkap Saut Manotas Manik saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2020). 

Sementara tiga kecamatan yang ada di daratan Pulau Sumatera yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Samosir tetap memperoleh air bersih karena memiliki sumber air dari pegunungan. 

"Kecuali tiga kecamatan di Pulau Sumatera, itu airnya langsung dari gunung. Maka, untuk saat ini khususnya di enam kecamatan kita kewalahan mendapatkan air minum termasuk irigasi," lanjutnya. 

"Masih banyak warga kita di pegunungan Pulau Samosir ini yang memiliki masalah air minum," urainya. 

Penyediaan air minum di kawasan pegunungan Pulau Samosir dilakukan dengan adanya penampungan air hujan. Hal itu pun harus membutuhkan biaya tinggi yang diupayakan dari dana APBN. 

"Kalau di sekitar pegunungan ini, kita lakukan dengan adanya penampungan air hujan. Kita bangun juga itu, lantaran biaya tinggi kita coba upayakan dana dari APBN lah. Itu pun kadang enggak maksimal," sambungnya. 

Ia juga menyampaikan bahwa pengadaan pompa air dan penampungan air hujan harus menggunakan dana APBN, pasalnya dana APBD belum mencukupi. 

Dengan demikian, untuk menyukseskan program ini, pihaknya tetap menjalin relasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. 

"Tetap langkah itu berkelanjutan, program itu kita lanjutkan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Mengapa? Karena hanya mengandalkan APBD, tidak sanggup. Karena ini kan butuh pompa, maka kita tetap koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar bagaimanapun caranya air itu bisa diperoleh. Pengumpulan air hujan ini kita lakukan apabila enggak ada sumber air pegunungan," lanjutnya. 

Ia mengisahkan bahwa pembangunan penampungan air hujan  di kawasan pegunungan Pulau Samosir gagal dari ana Alokasi Khusus (DAK) karena pandemi Covid-19 melanda Sumatera Utara. 

"Penampungan air hujan untuk tahun ini gagal karena Covid-19. Rencananya ada lima paket itu, dan nyatanya gagal dari dana DAK," ungkapnya. 

Sebelum pembangunan tersebut terjadi, maka Pemerintah Daerah (Pemda) mengerahkan sejumlah pemadam kebakaran (Damkar) untuk menyuplai air ke kawasan pengunungan Pulau Samosir manakala kemarau berkepanjangan atau masyarakat butuh air. 

"Antisipasi Pemda, minimal mengerahkan Damkar untuk menyuplai air ke desa-desa. Kalau dulu itu, penyuplaian itu pada musim kemarau pada bulan April hingga Juli. Tapi kalau sekarang, enggak tentu lagi," 

"Kita melibatkan dinas terkait; Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dimana air itu akan diuji apakah layak apa enggak diminum masyarakat," sambungnya. 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dilakukan dari dana APBN telah memenuhi penyaringan yang lebih panjang sehingga bisa digunakan. 

Saat ini di kawasan Pangururan dan Simanindo dan pinggiran Danau Toba pengadaan air minum telah ada dan dilakukan dengan filtrasi yanng lebih terjamin bahkan ditambahkan dengan bahan lain sehingga air yang diproses dari Danau Toba tersebut dapat digunakan oleh masyarakat. 

"Dan juga memang dalam pembangunannya harus sesuai dengan prosedurnya. Ada penyaringannya; ada Saringan Pasir Lambat (SPL) untuk yang manual, kalau SPAM dari APBN itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan penyaringan dan juga ditambahkan dengan bahan-bahan lain agar bisa diminum," sambungnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal pembangunan jalan lingkungan yang ada di Kabupaten Samosir. 

"Iya, perencanaan itu dimulai dari Desa, musrembang desa, rembuk desa, dari kecamatan sampai kabupaten. Terus ada juga yang dari hasil reses DPRD. Ketika mereka reses, mereka menampunglah. Bukan hanya masalah jalan, semuanyalah," ungkapnya. 

Pembangunan jalan ataupun fasilitas lain di masyarakat itu juga bisa melalui adanya kunjungan DPRD ke lapangan.

Dari lapangan, mereka mendapat aspirasi masyarakat dan kemudian ditampung dan dibicarakan hingga pembangunan terjadi sesuai dengan dana yang tersedia. 

"Pokoknya semua lini lah yang disampaikan masyarakat saat DPRD sambangi masyarakat. Ada yang menyinggung SKPD, Tarukim, dan semualah. Semuanya itu langsung disampaikan ke Badan Perencanaan dan sebagian langsung disampaikan ke dinas," lanjutnya. 

"Hal itu dibahas juga dalam musrembang Bupati dan itu semua aspirasi tersebut dipenuhi sesuai dengan dana yang ada," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)