News Video
AHY Tepuk Tangan Demokrat Walk Out tanda Menolak UU Cipta Kerja
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyaksikan rapat paripurna melalui channel Parlemen TV
TRIBUN-MEDAN.COM - Fraksi Partai Demokrat walk out saat pengsesahan UU Cipta Kerja.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyaksikan rapat paripurna melalui channel Parlemen TV.
AHY tepuk tangan saat politisi Demokrat meninggalkan ruang rapat.
Dilansir dari Kompas.com, menurut AHY, dampak UU Cipta Kerja akan berbahaya bagi sistem perekonomian di Tanah Air.
Terlebih, UU sapu jagak itu dinilai jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial.
"Nampak sekali bahwa ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik," kata AHY dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).
"Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, UU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya," lanjut dia.
AHY juga mengatakan, pengesahan UU Cipta Kerja ini cenderung dipaksakan.
Padahal, masih banyak pasal yang dapat merugikan kelompok buruh.
AHY pun mengucapkan permintaan maaf lantaran Demokrat kalah suara dalam pertarungan terkait pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
"Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat," ujar dia.
Lebih lanjut, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya buruh dan pekerja yang terdampak UU Cipta Kerja untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.
"Kita (Partai Demokrat) harus berkoalisi dengan rakyat, no one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita," pungkas dia.
DPR RI sebelumnya telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).
Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.