75 Tahun Indonesia Merdeka tapi Kampung Titi Payung Belum Teraliri Listrik, Ini Tanggapan PLN

TRIBUN-MEDAN.com - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3/dulu disebut Area Lubukpakam) angkat bicara terkait aksi unjuk rasa puluhan warga dari Kampung Titi Payung Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa ke kantor Bupati Deliserdang.

Dalam aksi itu, warga meminta kepedulian pemerintah daerah agar kampung mereka bisa teraliri listrik. Warga pun menyinggung sudah 75 tahun Indonesia merdeka, namun pembangunan berupa listrik tak kunjung bisa mereka nikmati.

• Demo Sambil Bawa Anak, Warga: 75 Tahun RI Merdeka, Kampung Titi Payung Belum Teraliri Listrik

Humas PLN UP3 Lubukpakam, Yasmir Lukman, mengakui bahwa persoalan ini merupakan tanggung jawab PLN.

Ia menyebut ini menjadi tugas dan wewenang Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K/Wilayah yang ada di Medan).

"Kalau di desa atau dusun belum berlistrik, itu kalau di PLN tugas dan wewenangnya UP2K. Merekalah yang akan membangun jaringannya. Semua masalah jaringan perluasan listrik tanggungjawab PLN tapi ada unit-unit tertentu. Nah, kalau masalah ini mereka lah," ucap Yasmir melalui telepon selulernya, Jumat (13/8/2020).

Yasmir menjelaskan pihak UP3 sendiri sudah menerima permohonan warga Kampung Titi Payung pada 10 Juni 2020.

Setelah permohonan masuk kemudian pihak PLN pun sudah melakukan survei beberapa hari kemudian.

Dari hasil survei lokasi diketahui ternyata lokasinya jauh dari jaringan yang sudah ada, dan butuh perluasan 1,9 kilometer.

"Hasil survei itu kemudian kami buatkan gambarnya, perencanaan pembangunan jaringan barunya. Masyarakat belum bisa dilayani memang. Karena konsepnya, jaringannya harus ada dulu baru dilayani permohonan pasang barunya. Sudah selesai digambar dengan catatan di situ jaringan yang akan dibangun nanti akan melintasi perkebunan PT Lonsum," kata Yasmir.

• Akhirnya Terungkap Motif Pembunuhan Raja Adat Rianto Simbolon, Ini Penjelasan Kapolres Samosir

Ia mengungkapkan, PLN tidak bisa serta merta memotong tanaman produksinya Lonsum.

Harus ada izin dari PT Lonsum, jika akan dibangun jaringan.

Dari pengalaman selama ini, sambung dia, banyak ditemukan pihak perusahaan secara lisan setuju namun saat eksekusi melakukan penolakan keras.

Karena itulah, ia menilai perlunya pihak-pihak terkait untuk duduk bareng membahas persoalan tersebut.

"PLN untuk yang pertama cuma butuh surat pernyataan Lonsum, mereka bersedia tidak pohonnya ditebang untuk akses jaringan listrik PLN. Musnah habis pohonnya, bukan hanya ditebas daunnya. Karena dia tanaman produksi ini. Kalau tanaman buah kayak ubi dan jagung itu tidak apa apa. Kalau sawit dia bakal tinggi. Jaraknya pembangunan jaringan kita itu dikasih 3 meter ke kanan, 3 meter ke kiri, dan 3 meter ke atas," ucap Yasmir.

Pihak PLN sendiri sebenarnya sudah pernah menyampaikan kepada masyarakat bagaimana teknis PLN membangun jaringan.

Ia pun mengharapkan agar masyarakat juga bisa sabar menunggu. Apalagi di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini PLN juga harus mengikuti ketentuan yang ada.

“Bulan Juni kita kan sudah kena covid, anggaran investasi semuanya diblok pemerintah. Kita belum boleh menggunakannya dulu karena mengutamakan penanganan covid. Makanya semua anggaran investasi APBN itu tidak boleh digunakan dulu sementara. Pembiayaan semua ditanggung PLN kalau masalah ini. Kalau survei sudah dua kali karena sudah jadi atensi kita pastinya. Pertemuan dengan pihak Lonsum pun sudah, cuma belum ada bukti tertulis akan diizinkan, tapi seolah-olah menggambarkan dibolehkan. Tidak ada tertulis kepada PLN," terangnya.

Ia menyebut PLN perlu izin secara resmi supaya menjadi pegangan saat pekerjaan berlangsung, dantidak ada upaya menghalang-halangi lagi.

Kalkulasi sementara PLN, untuk masuk kabel ke Kampung Titi Payung butuh sekitar 85 tiang.

"Ini sudah jadi perhatian PLN karena itu sudah programnya pemerintah terlistriki 100 persen tahun 2025. Cumakan program pemerintahan terhalang seperti ini (covid). Semua program pembangunan jaringan listrik ini semuanya terhenti se-Indonesia gak ada yang lanjut sekarang ini," katanya.

• Terkini Ada 69 Kasus Baru Covid-19 di Sumut, Total 5.427 Orang, Pasien Sembuh Bertambah 101

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga Kampung Titi Payung Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Deliserdang, Jumat (13/8/2020).

Massa menuntut agar Pemkab Deliserdang mempunyai kepedulian terhadap kampung mereka.

Pasalnya, hampir 75 tahun Indonesia merdeka namun hingga saat ini Kampung Titi Payung belum teraliri listrik.

Meski berada di area perkebunan kelapa sawit PT Lonsum, namun masyarakat meyakini bukan berarti tidak ada cara agar aliran listrik bisa masuk ke kampung mereka.

Disebut kampung mereka seperti daerah yang jauh tertinggal.

Untuk lampu penerangan pada malam hari mereka hanya menggunakan lampu sentir.

Warga menyebut sudah lama menantikan aliran listrik bisa masuk ke kampung mereka.

Tidak hanya kalangan orangtua yang menjadi bagian dari masa anak-anak sampai balita pun ikut dibawa ke depan kantor Bupati.

"Pak Bupati kami cuma pingin listrik. Udah 75 tahun merdeka ini," teriak salah satu massa.

Setelah beberapa menit melakukan aksi beberapa perwakilan massa pun langsung diterima oleh Pemkab.

Saat itu aspirasi mereka langsung ditampung oleh Staf Ahli Bupati, Jentralin Purba dan juga Camat Tanjung Morawa, Marianto Irawadi. Hadir juga saat itu Kades Naga Timbul, Elis Dawani Siregar.

Pertemuan yang digelar sempat memanas. Seorang perwakilan massa sempat terpancing dan menggebrak meja saat mendengar pengakuan Kades Elis Dawani yang menerangkan panjang lebar bukan dirinya tidak perduli selama ini terhadap warga Kampung Titi Payung.

Insiden itu membuat suasana memanas. Satpol PP pun sempat terlibat adu mulut dan mencoba mengeluarkan orang yang memukul meja. Karena berhasil ditenangkan pertemuan pun kembali mencair.

Banyak hal yang disampaikan perwakilan massa saat itu. Mereka intinya meminta agar Pemkab lebih perhatian.

Jika persoalan ini tidak akan diselesaikan juga dalam waktu dekat mereka disebut akan terus menuntutnya.

"Saya jujur ya pak, saya lahir sejak tahun 1971 sampai sekarang aliran listrik belum pernah kami nikmati. Senang kali lihat di kantor ini lampu terang. Sudah lama kami berjuang tapi sampai sekarang listrik belum ada juga di tempat kami. Hari ini kami mau dapat jawaban pasti dan tertulis kapan bisa hal itu disediakan untuk kami. Kalau tidak kami akan tetap terus di tempat ini," kata Sutar Saragih.

Sementara Nenek Salnije (70) menyebut sejak lahir dirinya belum pernah menikmati listrik di dalam rumah. Ia kasihan saat ini cucu-cucunya belum pernah menikmati listrik. Untuk persoalan belajar cucu-cucunya pun kebingungan sekarang ini.

"Tolonglah kami pak. Dah berpuluh-puluh tahun kami seperti ini pak. Kalau enggak percaya tengok lah pak ke tempat kami. Kalau belajar ya harus siang hari, kalau malam cucu mana bisa belajar," kata Nek Salije.

Wagiran, warga lainnya, berharap agar hal ini bisa menjadi perhatian khusus Bupati Deliserdang.

"Tolong lah pak kampung kami sudah tertinggal kali. Adakan lah listrik di kampung kami. Agar mudah juga anak-anak kami belajar," ucap Wagiran.

Kades Naga Timbul Elis Dawani Siregar menyebut saat ini ada 17 Kepala Keluarga (KK) lagi di desanya yang belum mendapatkan aliran listrik.

Disebut tanah yang ditempati oleh warganya itu adalah tanah sendiri, bukan tanah pihak perkebunan Lonsum. Ia memperkirakan ada sekitar 60 jiwa yang saat ini tinggal di kampung Titi Payung.

"Kalau usaha sudah dari dulu. Aspirasi masyarakat pun sudah pernah disampaikan ke DPRD secara langsung. Tapi ya memang sampai sekarang belum ada realisasi," kata Elis.

Camat Tanjung Morawa, Marianto Irawadi mengakui kalau hal ini adalah bagian dari tanggungjawabnya. Ia mengaku, beberapa waktu lalu sudah pernah mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi kendala sehingga harapan masyarakat tidak terealisasi.

Ia pun mengaku sudah berkordinasi dengan pihak PT Lonsum dan PLN.

"Saya merasa memang belum pas kalau enggak ada listrik sekarang di Titi Payung. Tentu ini tanggungjawab saya sebagai Camat. Cuma yang bisa saya lakukan sesuai tupoksi saya. Saya juga sedih melihat warga di sana. Di saat ini harus belajar daring anak-anak di rumah namun terkendala. Sempat saya tanya sama Kades ada kendala di Lonsum dan setelah saya kordinasi mereka bersedia. Sama pihak PLN pun sudah kordinasi dan mereka bersedia cuma karena covid ini diagendakan tahun depan," kata Marianto.

Mendengar janji tersebut, masyarakat pun sempat menolak. Disebut jika memang bisa tahun ini mengapa harus tahun depan.

Terkait hal ini Staf Ahli Bupati Jentralin Purba pun berjanji kalau dalam waktu dekat mereka akan kembali mengundang pihak PLN maupun PT Lonsum untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar keinginan masyarakat bisa terealisasi.

"Saya juga terkejut pertama kali dapat informasi masih ada yang belum dialiri listrik," kata Jentralin.

(dra/tribun-medan.com)