Gagal Diusung Gerindra, Suryani Paskah Naiborhu Protes, Merasa Disalip Karena Faktor Agama atau Suku

Menurutnya, di Pilkada Kota Medan, banyak bakal calon yang mendaftar ke Gerindra, bukan hanya Suryani Paskah Naiborhu.

Setelah semua tahapan dilaksanakan, DPD Partai Gerindra Sumut mengusulkan beberapa nama, bukan hanya satu nama untuk menjadi bahan pertimbangan memutuskan rekomendasi final.

"Ya, apa pun keputusan dari DPP, kita sebagai kader tetap tunduk, patuh dan mengamankan," kata Sugiat.

Terkait tudingan Suryani bahwa Aulia tidak mengikuti semua proses dan tahapan yang dilewatinya, Sugiat menyebutkan ada dua proses yang berlaku.

Pertama, proses dari bawah ke atas atau buttom up dan dari atas ke bawah atau top down.

Dua proses ini menjadi otoritas DPP untuk memutuskan. Tidak hanya di Kota Medan, tetapi juga di beberapa daerah lain juga mengalami hal yang sama. 

"Ya, tidak ada masalah, namanya politik," ucapnya.

Menurut Sugiat, meski keputusan finalnya berada di KPU, namun dia sudah mendapat informasi dari DPP dan sudah disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahwa Aulia Rahman diputuskan mendampingi Bobby Nasution.

Alasan keputusan itu belum disampaikan kepada Suryani, Sugiat beralasan karena secara administrasi belum selesai.

"Apa yang mau disampaikan? Secara administrasi kita menunggu keputusan DPP, misalnya memfinalkan Bobby Nasution-Aulia Rahman, ya kita wajib menyampaikannya, bukan hanya ke kandidat, tetapi ke seluruh infrastruktur partai," sambung dia.

Sugiat mempersilakan Suryani untuk melakukan lobi-lobi ke DPP Gerindra karena keputusannya belum final dan belum ditetapkan oleh KPU. Sebab, kata dia, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. 

"Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin, ya silakan saja misalnya Kak Suryani mau melakukan proses lobi-lobi ke DPP. Namanya politik, sebelum ditetapkan KPU, kita belum bisa memastikan siapa calon wali kota dan calon wakil wali kota kita. Kak Suryani silakan memperjuangkan hak politiknya," katanya lagi.

Soal biaya survei Rp 20 juta, Sugiat membenarkannya karena untuk survei memerlukan biaya yang terbilang mahal.

Biayanya tidak mungkin dibebankan kepada partai.

Survei itu untuk mengukur bagaimana elektabilitas dan popularitas calon setelah bersosialisasi.